Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Rapat Sosialisasi Rancangan Instrumen Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dan Instrumen Penilaian Indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Hotel Ciputra Jakarta pada Kamis (14/10/2021).
Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan rancangan instrumen tugas dan wewenang GWPP dan instrumen penilaian indeks GWPP yang nantinya akan menjadi tolok ukur kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Acara secara resmi dibuka oleh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Prabawa Eka Soesanta.
Dalam arahannya, ia menekankan perlunya penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka integrasi nasional.
“Karena selama ini Gubernur lebih condong melaksanakan perannya sebagai Kepala Daerah, oleh karenanya perlu penguatan dan integrasi,” katanya.
Dalam rapat tersebut hadir pula sejumlah narasumber, di antaranya Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Muchlis Hamdi yang menyampaikan materi tentang “Kebijakan Penguatan Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Indeks Penilaian Kinerja GWPP”;
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI Ardi Adji yang membawakan materi “Penyusunan Indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penilaian Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berkinerja Baik”; serta Tenaga Ahli Instrumen GWPP yaitu Kundiyarto dan Tenaga Ahli Sistem Pelaporan GWPP Sahir yang memimpin kegiatan uji coba rancangan Instrumen Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Instrumen Penilaian Indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) dengan mempedomani protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Acara berlangsung di Hotel Ciputra Jakarta yang dihadiri oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Dari 34 Provinsi, sebanyak 60 orang peserta hadir secara fisik dan 54 peserta hadir secara daring. (gas).
Puspen Kemendagri
