Jumat, November 20, 2026
JambiCenter.id
  • HOME
  • NUSANTARA
    • Mancanegara
  • DAERAH
    • PROVINSI JAMBI
    • Kota Jambi
    • Batanghari
    • Muaro Jambi
    • Tanjung Jabung Timur
    • Tanjung Jabung Barat
    • Bungo
    • Tebo
    • Sarolangun
    • Kerinci
    • Merangin
    • Sungaipenuh
  • PENDIDIKAN
    • Teknologi
    • Seni & Budaya
  • BISNIS
    • Ekonomi
  • POLITIK
  • BLITZ
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Kuliner
    • Selebriti
  • OPINI
    • Netizen
    • Feature
  • HUKRIM
  • ADV
No Result
View All Result
  • HOME
  • NUSANTARA
    • Mancanegara
  • DAERAH
    • PROVINSI JAMBI
    • Kota Jambi
    • Batanghari
    • Muaro Jambi
    • Tanjung Jabung Timur
    • Tanjung Jabung Barat
    • Bungo
    • Tebo
    • Sarolangun
    • Kerinci
    • Merangin
    • Sungaipenuh
  • PENDIDIKAN
    • Teknologi
    • Seni & Budaya
  • BISNIS
    • Ekonomi
  • POLITIK
  • BLITZ
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Kuliner
    • Selebriti
  • OPINI
    • Netizen
    • Feature
  • HUKRIM
  • ADV
  • HOME
  • NUSANTARA
    • Mancanegara
  • DAERAH
    • PROVINSI JAMBI
    • Kota Jambi
    • Batanghari
    • Muaro Jambi
    • Tanjung Jabung Timur
    • Tanjung Jabung Barat
    • Bungo
    • Tebo
    • Sarolangun
    • Kerinci
    • Merangin
    • Sungaipenuh
  • PENDIDIKAN
    • Teknologi
    • Seni & Budaya
  • BISNIS
    • Ekonomi
  • POLITIK
  • BLITZ
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Kuliner
    • Selebriti
  • OPINI
    • Netizen
    • Feature
  • HUKRIM
  • ADV
JambiCenter.id
JambiCenter.id
No Result
View All Result
Home National

KPK Perkuat Pendampingan 4 Daerah Calon Kabupaten/Kota Antikorupsi 2026

jambicenter by jambicenter
14 Maret 2025
in National, News, NUSANTARA
0
KPK Tangkap 3 Orang yang Mengaku Pegawai KPK Gadungan Lakukan Dugaan Pemerasan
155
SHARES
1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih di tingkat daerah melalui program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi 2026.

Empat daerah yang tengah mendapatkan pendampingan intensif adalah Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan), Kabupaten Bangka Tengah (Bangka Belitung), Kabupaten Manggarai Barat (Nusa Tenggara Timur), dan Kota Bontang (Kalimantan Timur).

Program ini bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi yang tidak hanya sekadar memenuhi indikator administratif, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) melakukan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros sebagai salah satu kandidat percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi 2026. Dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi yang digelar secara daring (13/3)

Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Andhika Widiarto, menegaskan bahwa Maros harus memenuhi delapan kriteria utama, termasuk skor Monitoring Center for Prevention (MCP) minimal 75 dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang berada dalam rentang 68–73,6.

“Target kami, MCP Maros meningkat ke angka 95 pada 2025. Namun, ini bukan sekadar perbaikan skor, tetapi bagaimana perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Andhika.

Sekretaris Daerah Kabupaten  Maros, Andi Davied Syamsuddin, menegaskan komitmen pihaknya untuk menjawab tantangan tersebut dengan membentuk tim khusus yang akan menangani implementasi program antikorupsi.

“Kami juga memerlukan dukungan dari KPK dalam membentuk budaya antikorupsi di Maros,” tambahnya.

KPK juga menggelar rapat koordinasi dengan Pemkab Manggarai Barat pada Rabu (12/3), untuk memastikan kesiapan daerah ini sebagai kandidat Kabupaten/Kota Antikorupsi 2026.

Dalam kesempatan ini, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Firlana Ismayadin, menekankan pentingnya budaya kerja yang berintegritas di lingkungan Pemkab Manggarai Barat.

“Menjaga lingkungan kerja dan budaya antikorupsi menjadi kunci utama dalam menciptakan Kabupaten/Kota Antikorupsi. Namun, hal ini dapat terwujud jika penguatan sistem pengawasan juga melibatkan partisipasi masyarakat,” jelas Firlana.

Kabupatrn Manggarai Barat telah memenuhi beberapa indikator utama, termasuk MCP 82, SPI 69,67, dan kepatuhan pelayanan publik 89,62. Namun, KPK tetap memberikan rekomendasi tambahan, termasuk penyusunan regulasi whistleblowing system (WBS), penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum (APH), serta peningkatan efektivitas sistem audit internal.

Sehari sebelumnya, Selasa (11/3), KPK melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kabupaten/Kota Percontohan Antikorupsi 2026 secara daring dengan Kota Bontang dan Kabupaten Bangka Tengah, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.

Kepala Satgas 1 Ditpermas KPK, Rino Haruno, menegaskan bahwa tingginya kasus korupsi di tingkat daerah menjadi alarm bagi kepala daerah dan OPD.

“KPK sudah menindak ribuan kasus, dan terbanyak terjadi di tingkat kabupaten/kota. Ini bukan prestasi, tetapi alarm. Karena itu, kami ingin memastikan program percontohan ini berjalan efektif untuk mencegah korupsi sejak dini,” tegas Rino dalam pertemuan daring dengan pemerintah daerah Kota Bontang.

Hal senada juga disampaikan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ariz Dedy Arham, dalam pertemuan secara daring dengan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ariz mengatakan, sejumlah parameter yang menjadikan Kab. Bangka Tengah sebagai salah satu kandidat percontohan kabupaten antikorupsi sudah selayaknya terus dijaga.

“Kami mengharapkan Kabupaten Bangka Tengah bisa mempertahankan kondisi yang ada saat ini, yang akan menjadi dasar kami untuk menentukan calon percontohan kabupaten antikorupsi. Dan kami juga akan menjaring informasi dari masyarakat tentang perilaku dan potensi korupsi aparat pemerintah daerah,” kata Ariz.

Kota Bontang dipilih sebagai kandidat karena memenuhi berbagai indikator yang ditetapkan, termasuk MCP 95, SPI 77,6, dan kepatuhan pelayanan publik 90,31.

Sementara Kabupaten Bangka Tengah terpilih atas pemenuhan sejumlah kriteria, di antaranya skor MCP 88, skor SPI 74,59, SAKIP Kemenpan-RB skor BB, indeks SPBE 3,75, dan opini BPK 2 tahun terakhir berstatus WTP.

*Membangun Daerah Bebas Korupsi*
Program Kabupaten/Kota Antikorupsi bukan sekadar penilaian formal, tetapi sebuah transformasi menyeluruh dalam sistem pemerintahan daerah. Melalui pendampingan ini, KPK berharap Maros, Manggarai Barat, dan Bontang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan hingga ke level akar rumput. (iqbal).

Tags: Cegah Korupsi di DaerahKabupaten/Kota Antikorupsi 2026KPK
jambicenter

jambicenter

Related Posts

DPR RI Sahkan Undang -Undang Perampasan Aset, Rampung Lebih Cepat dari Waktu yang Ditargetkan
National

DPR RI Sahkan Undang -Undang Perampasan Aset, Rampung Lebih Cepat dari Waktu yang Ditargetkan

20 November 2026
Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data
National

Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data

17 November 2026
Presiden Prabowo Subianto Menerima Surat Pernyataan Berhenti Wapres Gibran 
National

Presiden Prabowo Subianto Menerima Surat Pernyataan Berhenti Wapres Gibran 

12 November 2026
Next Post
Ini Tanggapan Dari Kepala BKPSDMD Merangin Terkait KPK Minta Pemkab Terapkan Merit System

Melaksanakan Pengelolaan ASN Sistem Merit, BKPSDMD Merangin Persiapkan Aplikasi SIMPEG 

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Halaman Kami

  • 992 Fans

HUKUM&KRIMINAL

KPK Panggil 12 Orang Saksi Kasus Suap RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017, Ada Mantan Pejabat dan ASN. Inilah Nama-Namanya

KPK OTT di Jawa Timur, Beberapa Pihak Diamankan

4 tahun ago
Kejati Jambi Tetapkan 6 Tersangka Kasus Korupsi di Sekretariat DPRD Merangin Tahun Anggaran 2019- 2024

Kejati Jambi Tetapkan 6 Tersangka Kasus Korupsi di Sekretariat DPRD Merangin Tahun Anggaran 2019- 2024

1 bulan ago
Ini Tanggapan Dari Kejaksaan Terkait Kasus Syarifah Siswa SMP Yang diadukan Ke Polda  oleh Pemerintah Kota Jambi

Ini Tanggapan Dari Kejaksaan Terkait Kasus Syarifah Siswa SMP Yang diadukan Ke Polda oleh Pemerintah Kota Jambi

3 tahun ago
KPK Tangkap 3 Orang yang Mengaku Pegawai KPK Gadungan Lakukan Dugaan Pemerasan

KPK Akan Periksa Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Terkait dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas

1 tahun ago
No Result
View All Result
  • Kapolri Beri Apresiasi ke  Anggota TNI Yang Kawal Tandu Sampai Berputar Saat Evakuasi Kapolda Jambi 

    Kapolri Beri Apresiasi ke  Anggota TNI Yang Kawal Tandu Sampai Berputar Saat Evakuasi Kapolda Jambi 

    7598 shares
    Share 3039 Tweet 1900
  • Bupati Cek Endra Kukuhkan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Sarolangun

    4333 shares
    Share 1733 Tweet 1083
  • Wabup Sarolangun Hadiri Musrenbang Kecamatan Bathin VIII

    3318 shares
    Share 1327 Tweet 830
  • Bupati H Al Haris Pimpin Upacara HAB ke-74 Kemenag

    3237 shares
    Share 1295 Tweet 809
  • Pemkab Sarolangun Gelar Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H

    2910 shares
    Share 1164 Tweet 728

PT. JAMBI MULTIMEDIA INDONESIA
SK KEMENKUMHAM RI Nomor: AHU-0058780-AH.01.01 Tahun 2017

Halaman Medsos


© 2020 JambiCenter.id – Developed By Jambi Center.

No Result
View All Result
  • HOME
  • NUSANTARA
    • Mancanegara
  • DAERAH
    • PROVINSI JAMBI
    • Kota Jambi
    • Batanghari
    • Muaro Jambi
    • Tanjung Jabung Timur
    • Tanjung Jabung Barat
    • Bungo
    • Tebo
    • Sarolangun
    • Kerinci
    • Merangin
    • Sungaipenuh
  • PENDIDIKAN
    • Teknologi
    • Seni & Budaya
  • BISNIS
    • Ekonomi
  • POLITIK
  • BLITZ
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Kuliner
    • Selebriti
  • OPINI
    • Netizen
    • Feature
  • HUKRIM
  • ADV

© 2020 JambiCenter.id - Developed By Jambi Center.

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In