Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar membantu mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Langkah ini dinilai penting, terutama di daerah yang harga berasnya masih terbilang tinggi. Pemda perlu memastikan agar beras tersebut tersalurkan hingga ke tingkat desa.
Imbauan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan yang diikuti jajaran Pemda tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Ia menjelaskan, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat pada minggu ketiga Agustus 2025 dibanding minggu sebelumnya. Pada minggu kedua Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 193 kabupaten/kota, sementara pada minggu ketiga bertambah menjadi 200 kabupaten/kota. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, meski jumlah daerah yang harga berasnya menurun juga bertambah, yakni dari 50 menjadi 54 kabupaten/kota.
Tomsi menegaskan, Pemda memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penyaluran beras SPHP. Berdasarkan data Bulog, keberhasilan penyaluran sejauh ini—sekitar 50 persen—merupakan hasil dukungan Pemda, selain peran kementerian dan lembaga terkait. Dukungan itu diwujudkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) maupun outlet yang dimiliki Pemda.
“Tolong cek betul, upayakan operasi pasar atau SPHP ini bisa sampai ke desa atau kelurahan. Tidak hanya sebatas di kecamatan,” ujar Tomsi.
Ia juga memberi masukan kepada Bulog agar melibatkan Pemda dalam membantu pedagang kecil yang kesulitan menggunakan aplikasi Klik SPHP, yakni platform untuk mengakses beras SPHP, termasuk bagi pedagang eceran. Bantuan ini penting mengingat di sejumlah daerah masih terdapat keterbatasan jaringan internet, serta tidak semua pedagang kecil memiliki smartphone atau memahami penggunaan aplikasi tersebut.
Tomsi menyarankan agar selain melalui aplikasi Klik SPHP, pembelian oleh pengecer juga difasilitasi secara manual dengan sejumlah ketentuan. Upaya ini diyakini dapat mengatasi kendala teknis penyaluran beras SPHP.
“Karena ini salah satu kesulitan pedagang kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, tolong ini segera diambil kebijakan, dilaporkan ke Pak Kabulog. Segera disosialisasikan untuk petunjuk teknisnya dan tidak berlama-lama,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai Pemda dapat dilibatkan sebagai penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) penyaluran beras SPHP di tingkat kecamatan. Menurutnya, meski Bulog sudah menempatkan PIC di masing-masing pasar, Pemda tetap perlu ikut membantu. Hal ini mengingat jumlah pasar di daerah cukup banyak, sedangkan personel Bulog di lapangan terbatas.
“Bagi teman-teman pemerintah daerah, saya minta tolong untuk sama-sama jemput bola. Kalau Bulog belum menghubungi, kita (Pemda) yang hubungi Bulog,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kebersamaan berbagai pihak untuk mengatasi kendala teknis penyaluran beras di lapangan. “Kita harus terus berjuang sekeras-kerasnya. Teman-teman Bulog, jangan lelah,” ujarnya.
Sebagai informasi, rapat tersebut juga menghadirkan sejumlah pembicara, yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto, serta Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Bodro Pambuditomo. Selain itu, turut hadir secara virtual sejumlah pembicara lainnya dari kementerian dan lembaga terkait. (tugas).
