Pekanbaru – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif mencari sumber pendapatan, guna mendukung percepatan pembangunan di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
Hal tersebut disampaikan dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, di Ballrom Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Senin (4/5/2026).
Fatoni menekankan bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan secara kreatif dan kolaboratif, tidak semata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Agar pendapatan daerah ini bisa meningkat, ada beberapa alternatif pembiayaan yang bisa kita lakukan, bagaimana kita melakukan inovasi melakukan terobosan dalam rangka peningkatan PAD khususnya peningkatan pajak dan Retribusi Daerah” ujar Agus Fatoni.
Ia menjelaskan, salah satu skema yang dapat dioptimalkan adalah kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU), yang memungkinkan pembangunan infrastruktur dilakukan lebih cepat dengan dukungan pihak swasta.
Selain itu, pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) juga dinilai memiliki potensi besar apabila dikelola secara terarah dan terkoordinasi oleh pemerintah daerah.
Agus Fatoni turut mendorong optimalisasi peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta berbagai sumber pembiayaan lain yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pembiayaan pembangunan tidak harus selalu bersumber dari APBD, namun dapat diperkuat melalui sinergi dengan berbagai pihak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemahaman terhadap berbagai skema pembiayaan menjadi kunci dalam mengimplementasikan creative financing secara efektif di daerah.
“Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal, mempercepat pembangunan, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal dan berkelanjutan,” jelasnya. (Iqbal/tugas).
