Bali – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Agus Fatoni terus mengawal pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) BPJS Ketenagakerjaan Bali Raya di Kabupaten Badung, Bali, pada hari Jumat (17/07/26).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi, pendampingan, serta pengawalan penganggaran daerah agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja.
Agus Fatoni mengatakan, Kemendagri sejak awal berkomitmen mendukung pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui koordinasi di tingkat pusat maupun pembinaan kepada pemerintah daerah.
“Pertemuan ini penting, kita bisa berdiskusi bagaimana untuk mempercepat program ini, kita bisa lakukan bersama-sama dan Kemendagri sejak awal sudah terus mendorong mendukung mensupport kegiatan BPJS Ketenagakerjaan ini, baik di pusat maupun daerah, kami di pusat koordinasi dengan BPJS di pusat.”, kata Fatoni.
Menurut Fatoni, di tingkat daerah Kemendagri terus mendorong kepala daerah agar memiliki komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Sementara di daerah kami terus mendorong agar daerah mempunyai komitmen yang kuat dalam rangka percepatan program perlindungan sosial.”ujarnya.
Agus Fatoni juga mengajak BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali bersama pemerintah daerah mencanangkan gerakan serentak sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Jadi di Bali nanti didorong saja untuk pencanangan secara terbuka, gerakan serentak untuk menggelorakan semangat agar semuanya kemudian memperhatikan atensinya ke sini pandangan matanya ke sini perhatiannya ke sini nanti dengan gerakan itu diikuti oleh provinsi dan kabupaten kota.”, kata Fatoni.
Menurutnya, sosialisasi secara masif menjadi kunci agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, sementara pemerintah daerah semakin menyadari bahwa perlindungan jaminan sosial merupakan program prioritas nasional.
“Nah ini kesadaran ini perlu diberikan kepada semua pihak biar semangat sama, kepada pihak yang dilindungi dia tahu haknya, sementara kepada pihak yang melindungi dia tahu kewajibannya dan pemerintah tahu bahwa ini program strategis program prioritas yang harus didukung oleh kita,”jelas Fatoni.
Sebagai pembina pemerintah daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan kepala daerah, gubernur, sekretaris daerah, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mempercepat implementasi program di daerah.
“Bapak Ibu harus percaya diri yang di kabupaten kota harus ketemu dengan kepala daerahnya nanti para kanwil juga ketemu dengan pak gubernur dan Pak Sekda kalau memang perlu nanti saya siap untuk mendampingi,”tuturnya.
Fatoni menegaskan, salah satu peran strategis Kemendagri adalah memastikan dukungan anggaran melalui APBD. Karena itu, Ditjen Bina Keuangan Daerah terus melakukan pembinaan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau dari sisi pemerintah, pemerintah daerah juga harus menganggarkan, ini penting, Kalau enggak didorong-dorong juga enggak menganggarkan, maka dari kami dari Kemendagri melakukan pendampingan dari sisi penganggaran,”ucapnya.
Ia menjelaskan, pengawalan tersebut dilakukan sejak tahap penyusunan hingga evaluasi APBD. Melalui mekanisme tersebut, Kemendagri dapat memastikan dukungan anggaran bagi program perlindungan sosial tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Fatoni menjelaskan pedoman penyusunan APBD kita masukkan, kemudian dalam evaluasi APBD itu bisa kita cek, kemudian setelah itu sosialisasi juga kita lakukan pertemuan-pertemuan dengan pemda dan selama ini daerah itu sudah bertemu dengan Kemendagri mudah-mudahan akan ikut dari sisi penganggaran.
Selain memastikan pengalokasian anggaran, Kemendagri juga mengawal pelaksanaan di lapangan agar anggaran yang telah tersedia segera direalisasikan dan tidak dialihkan untuk kebutuhan lain.
“Kemudian dari sisi pelaksanaan kami juga ikut, maka bagi daerah yang sudah menganggarkan kemudian kita dorong segera mencairkan, jangan sampai sudah menganggarkan tidak dicairkan”, ucap Fatoni.
Untuk mendukung implementasi program, Ditjen Bina Keuangan Daerah secara berkelanjutan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah melalui sosialisasi, rapat koordinasi, coaching clinic, hingga pembukaan desk konsultasi.
“ini yang terus kita lakukan pendampingnya kita fasilitasi kita pastikan Bahkan bukan hanya dalam bentuk sosialisasi dan rakor saja kita juga ada fasilitasi pendampingan kita coaching clinik, kemudian buka desk-nya, kemudian kita lakukan itu terus-menerusnya untuk mendukung agar program ini bisa berjalan dari sisi penganggaran, dari sisi pelaksanaannya, dari sisi sosialisasinya dan juga dari sisi koordinasinya,”terang Fatoni.
Melalui penguatan koordinasi, pembinaan pemerintah daerah, serta pengawalan penganggaran APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri berharap cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali terus meningkat sehingga semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara berkelanjutan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Kemendagri dalam memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah melalui dukungan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. (tugas/iqbal).
