Kejati Jambi Geledah dan Sita Barang Bukti di sejumkah Lokasi Terkait Korupsi Anggaran di DPRD Merangin 2019-2024
Jambi – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2024.
“Sebagai bagian dari upaya mengungkap perkara tersebut, pada tanggal 26 hingga 29 Oktober 2026, Tim Penyidik Bidang Pidsus Kejati Jambi melaksanakan penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Bungo,”jelas Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi, Noly Wiyaya, SH, MH menyampaikan ke media, Jumat (30/10/2026)
Lanjut Noly menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: PRINT-1629/L.5/Fd.2/10/2026 tanggal 22 Oktober 2026 dan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: PRINT-1628/L.5/Fd.2/10/2026 tanggal 22 Oktober 2026.
“Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan menemukan alat bukti yang diduga masih disimpan oleh pihak terkait. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang dalam proses penyidikan,”ujarnya.
Adapun penggeledahan dan penyitaan dilakukan di 3 (tiga) lokasi, dengan rincian sebagai berikut :
1. Kabupaten Muaro Bungo
Penggeledahan dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di Lorong Pulai, Desa Sungai Pinang, Jalan Abdul Manap, RT 06/RW 02, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo.
Dari lokasi tersebut, penyidik menyita satu unit mobil Suzuki XL7 Hybrid beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta dua buah buku catatan.
2. Kabupaten Merangin (Bangko)
Penggeledahan dilakukan di dua lokasi, yaitu:
a. Penggeledahan di Perumahan Kyky Regency Blok Nangka, RT 37/RW 05, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.
Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sebanyak 39 jenis barang bukti. Di antaranya berupa dokumen perjanjian jual beli dan pembiayaan, sertifikat hak milik, bukti pengeluaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD, bukti belanja makanan dan minuman rapat, cek kontan Bank BPD Jambi, buku tabungan dari sejumlah bank, bukti setoran, STNK kendaraan roda dua, dokumen pembelian logam mulia seberat 100 gram, serta sejumlah barang mewah berupa tas, dompet, dan sepatu bermerek.
b. Penggeledahan kedua di Ruko Rumah Makan Bu Yus sekaligus Kantor CV Berkah Bersama Group
berada di RT 37/RW 05, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.
Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sebanyak 46 jenis barang bukti. Barang-barang tersebut antara lain dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), GU Nihil, mutasi rekening, dokumen belanja rumah tangga Ketua DPRD, bon Sekretariat DPRD Merangin, slip penarikan tunai, kuitansi dan tanda terima, dokumen pemindahbukuan Sekretariat DPRD, surat pesanan Tahun 2024, buku Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), akta pendirian CV Berkah Bersama Group, serta rekening koran.
“Selain penggeledahan di sejumlah lokasi, penyidik juga melakukan penyitaan pada saat pemeriksaan saksi yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Merangin,”jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita satu unit mobil Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid beserta kunci dan STNK.
Seluruh barang bukti yang disita tersebut berasal dari tersangka YUSMARNI, selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2024.
“Barang Bukti untuk Kepentingan Pembuktian dan Pemulihan Keuangan Negara,”imbuhnya.
Seluruh barang dan aset yang telah disita diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin. Barang bukti tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan serta mendukung upaya pemulihan keuangan negara.
Kejaksaan Tinggi Jambi menegaskan bahwa penanganan perkara ini akan terus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Penyidikan juga akan terus dikembangkan guna mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab, mendalami mekanisme pengelolaan anggaran, serta menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut,”tegasnya.
Melalui langkah-langkah penyidikan ini, Kejati Jambi berkomitmen untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sekaligus mendukung upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. (tugas/Iqbal).
