Jambi – Provinsi Jambi dan beberapa provinsi di Indonesia kini menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) telah berupaya untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran. Namun, potensi karhutla masih sangat tinggi, terutama dalam kondisi musim kemarau. Maka dari itu, kesiapsiagaan semua pemangku kepentingan terus ditingkatkan.
Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum memimpin Apel Siaga Darurat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2019, di Lapangan Makorem 042/Garuda Putih, Kota Jambi, Kamis (8/8) sore. Dalam apel tersebut, gubernur meyakinkan Satgas Pengendalian Karhutla Provinsi Jambi untuk bekerja maksimal, sebaik mungkin, efektif, dan efisien.
Perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yakni Tenaga Ahli BNPB Mayjen TNI Komarudin Simanjuntak, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead, Kapolda Jambi Irjen Pol. Muchlis, AS, Danrem 042/Garuda Putih, Kol. ARH Elphis Rudi, M.Sc.SS, bupati atau yang mewakili dari beberapa kaupaten di Provinsi Jambi yang menghadapi karhutla, dan para pejabat terkait juga turut hadir dalam apel tersebut.
Gubernur Jambi didampingi Kapolda Jambi dan Danrem 042/Garuda Putih mengecek kesiapan personil Satgas Pengendalian Karhutla yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan komunitas Masyarakat Peduli Api (MPA) serta menyematkan tanda peserta Satgas.
Fachrori mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada BNPB, Kepala BRG, Kapolda Jambi, Danrem042/Garuda Putih, beserta seluruh jajaran apel siaga dan berharap agar apel siaga tersebut semakin meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Fachrori menegaskan, karena kebakaran hutan dan lahan menimbulkan berbagai dampak negatif yang luar biasa, yakni kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, serta menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan dan mengganggu aktivitas trasnportasi darat laut dan udara, maka semua pihak, semua komponen masyarakat harus bersama-sama mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan.
Fachrori menegaskan agar permasalahan kabut asap pekat yang pernah terjadi pada tahun 2015, dengan berbagai kerugian dan persoalan yang ditimbulkannya tidak terulang lagi pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang, dan untuk itu, kewaspadaan harus terus ditingkatkan.
Fachrori mengungkapkan, menurut informasi Badan Meteorology, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui pantauan sensor Modis (satelit Terra Aqua dan Suomi NPP) pada tahun 2019 ini untuk periode Januari – Agustus 2019 (sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019) terpantau 271 titik hot spot, lahan yang terbakar 247,21 hektar, dan 4 Agustus 2019 bertambah menjadi 357,01 hektar, mencerminkan ancaman karhutla masih ada, terlebih sekarang ini sedang musim kemarau, dengan kondisi banyak lahan yang mengalami kekeringan dan mudah terbakar, serta semakin sulitnya sumber-sumber air untuk kebutuhan pemadaman api jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Fachrori mengemukakan bahwa paradigma penanggulangan bencana sudah berubah, dari responsif yag menitikberatkan penanganan saat telah terjadi bencana, menjadi preventif yang menitikberatkan penanganan sebelum terjadinya bencana, dan untuk mendukung paradigma tersebut, BNPB berinisiatif membentuk Satgas Gabungan Karhutla yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, Polri, dan masyarakat.
“Satgas Pengendalian Karhutla ini nantinya akan ditempatkan di 150 desa/kelurahan rawan kebakaran hutan dan lahan. Penentuan lokasi desa/kelurahan untuk penempatan Satgas merupakan hasil kesepakatan bersama TNI, Polri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota saat rapat persiapan pada tanggal 29 Juli 2019,”ujar Fachrori.
“Saya berharap, Satgas Karhutla ini dapat bekerja dengan baik, efektif, dan efisien, fokus pada upaya pecegahan karhutla, bukan pemadaman. Walaupun demikian, tindakan pemadaman harus tetap dilakukan apabila terjadi karhutla,” tegas gubernur.
Fachrori meneruskan amanat Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Lahan hari Selasa, 6 Agustus 2019, meminta kesungguhan dan totalitas semua pemangku kepentingan dan pihak terkait. “Komitmen, koordinasi, dan sinergi kita semua sangat dibutuhkan utuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan,” ungkap gubernur.
“Selamat bekerja kepada seluruh peserta Satgas, tetap utamakan kesehatan dan keselamatan dalam bertugas. Kepada Komandan Korem 042/Garuda Putih, Kol. ARH Elphis Rudi, M.Sc.SS, sesuai dengan Surat keputusan saya selaku Gubernur Jambi Nomor 841/KEP.GUB/BPBD-2.2/2019 Tanggal 23 Juli 2019 saudara saya percayakan sebagai Komandan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi Tahun 2019. Saya yakin saudara dapat menjalankan tugas dengan baik,” kata gubernur.
Dalam apel tersebut, dilakukan penyerahan bantuan berupa 5 unit pompa apung air, yang diserahkan oleh Kepala BRG kepada Kodim Batanghari, bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla senilai Rp250 juta dari Gubernur Jambi kepada Kapolda Jambi, Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla senilai Rp1 miliar dari Gubernur Jambi kepada Danrem 042/Garuda Putih, Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla senilai Rp300 juta dari Gubernur Jambi kepada Kepala BPBD Provinsi Jambi.
Usai apel siaga, diadakan pembekalan kepada peserta Satgas di Balai Prajurit (Aula Makorem 042/Garuda Putih). Pada sesi tersebut, Komandan Korem 042/Garuda Putih, Kapolda Jambi, Kepala BRG, Tenaga Ahli BNPB, dan Gubernur Jambi, secara bergantian memberikan sambutan dan arahan yang pada intinya memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta Satgas untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. (Hms)
