Jakarta – Komisi XII DPR RI menyetujui pengantar Pagu Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,37 Triliun. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan.
Anggota Komisi XII DPR RI, H. Cek Endra, terus mendorong percepatan pemerataan akses listrik hingga ke wilayah pelosok desa. Ia meminta pemerintah memperkuat alokasi anggaran program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dalam APBN 2027, tidak hanya berfokus pada penataan subsidi BBM dan elpiji.
Penegasan tersebut disampaikan H. Cek Endra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/9/2026). Menurut legislator asal Jambi ini, Listrik desa dan BPBL merupakan garda terdepan dalam mewujudkan keadilan energi, khususnya bagi masyarakat di kawasan pedalaman serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Program BPBL menyasar rumah tangga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi belum memiliki meteran listrik mandiri. Selama ini, banyak warga di daerah terpaksa menyambung aliran listrik dari rumah tetangga karena keterbatasan biaya.
Melalui bantuan ini, masyarakat penerima manfaat memperoleh fasilitas instalasi listrik gratis secara lengkap, mencakup tiga titik lampu, satu stopkontak, pemeriksaan Sertifikasi Laik Operasi (SLO), hingga pengisian voucher listrik perdana.
“Masih banyak warga kita yang rumahnya bergelap-gelapan atau harus nempel instalasi ke tetangga karena tidak ada biaya pasang baru. Lewat BPBL, mereka bisa punya meteran sendiri secara gratis. Ini yang terus kami perjuangkan agar kuotanya ditambah untuk daerah,” tegas H. Cek Endra.
Sementara itu, program Lisdes difokuskan pada pembangunan jaringan transmisi dan distribusi hingga ke pelosok dusun yang belum terjangkau aliran PLN. H. Cek Endra menilai ketersediaan akses listrik di pedesaan bukan sekadar sarana penerangan, melainkan pendorong utama roda perekonomian lokal, kualitas pendidikan anak-anak, dan efisiensi layanan kesehatan desa.
Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang sedang memperkuat alokasi serta efisiensi anggaran subsidi energi dalam APBN 2027. H. Cek Endra mengapresiasi porsi anggaran ketenagalistrikan yang dinilai progresif dan berpihak pada rakyat kecil.
“Kami di Komisi XII siap mengawal seluruh proses penganggaran dan realisasinya di lapangan. Harapannya, langkah Menteri Bahlil dalam memperkuat subsidi energi ini benar-benar berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Ketua Partai Golkar Provinsi Jambi tersebut menyampaikan ke media (tugas/Iqbal)
