Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, secara virtual, Rabu (14/4/2021).
Pada kegiatan tersebut, pasangan kepala daerah mendapat arahan sekaligus pembekalan dari Presiden Joko Widodo.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam laporannya menjelaskan, bahwa sampai saat ini terdapat 185 pasangan kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang telah dilantik. Jumlah itu terdiri 5 pasangan gubernur, 152 pasangan bupati, dan 28 pasangan wali kota.
“185 pasangan Kepala Daerah tersebut, hadir secara virtual pada rapat koordinasi ini untuk mendapat arahan dan petunjuk dari Bapak Presiden,” kata Mendagri.
Mendagri lebih jauh menguraikan, dari total 185 pasangan tersebut, 114 orang diantaranya merupakan pejabat petahana atau pernah menduduki kursi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sedangkan sisanya, sebanyak 255 orang merupakan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang baru kali pertama menjabat.
Mendagri menambahkan, jumlah pasangan kepala daerah yang belum dilantik sebanyak 85 pasangan. Jumlah itu terdiri dari 4 pasangan gubernur, 72 pasangan bupati, dan 9 pasangan wali kota. Tito mengatakan, pasangan yang belum dilantik direncanakan bakal dilantik secara serentak pada akhir April 2021 dan Juli 2021.
Mendagri menjelaskan, masih adanya pasangan kepala daerah yang belum dilantik, akibat adanya sengketa perselisihan hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Berdasarkan keputusan MK, masih ada 14 daerah yang melaksanakan pemilihan suara ulang. Selain itu, kondisi ini akibat masih adanya kepala daerah yang belum rampung masa jabatannya.
Selain arahan dan pembekalan dari Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat negara juga turut memberi pengarahan, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Kegiatan ini ditutup oleh Mendagri, dengan mengangkat tema utama kegiatan adalah Stabilitas Politik dan Keamanan, Pemulihan Ekonomi, serta Penanganan Covid-19. (gas).
Puspen Kemendagri
