Pekanbaru – Terselenggaranya pemerintahan yang baik atau _good governance_ tidak lepas dari peran kearsipan. Peran penting arsip dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan menyediakan informasi autentik dan dapat dimanfaatkan oleh publik secara transparan.
Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam Peringatan Hari Kearsipan ke-51 Tahun 2022 di Pekanbaru, Riau, Rabu (18/5/2022).
“Arsip menjadi perekam dan alat bukti kinerja pemerintahan sehingga menjadi kebutuhan strategis yang sangat penting bagi kepentingan negara untuk mendorong instansi pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan perlindungan hak-hak keperdataan rakyat,” jelasnya.
Arsip dipergunakan sebagai rekaman dari setiap aktivitas, serta menjadi alat bukti kinerja pemerintahan.
Oleh karenanya arsip menjadi kebutuhan strategis bagi kepentingan negara untuk mendorong kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah serta BUMN dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan perlindungan hak-hak keperdataan rakyat.
Menteri Tjahjo menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mewujudkan _good governance_, salah satunya dengan penetapan Sistem Kearsipan Digital (Srikandi) sebagai aplikasi umum berbagai pakai pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Langkah tersebut juga bertujuan untuk meghilangkan silo-silo penggunaan aplikasi antar instansi, dan lebih dari itu untuk melahirkan pemerintahan yang _agile_, efektif, dan efisien.
Melahirkan pemerintahan yang baik tidaklah mudah, oleh karenanya mantan Menteri Dalam Negeri ini mendorong instansi pemerintah harus mampu mengelola arsipnya secara mandiri, termasuk mengelola SDM dan sarana serta prasarana kearsipan yang dimilikinya.
Peran arsip dalam menciptakan _good governance_ juga telah didukung dengan meningkatkan jumlah Arsiparis yang berkualitas dan menjaring tenaga potensial untuk mendukung pengembangan kearsipan.
“Arsiparis adalah pengelola informasi, bukan sekadar pengurus dokumen. Arsiparis adalah salah satu Jabatan Fungsional strategis dalam administrasi pemerintahan kita,” katanya.
Arsip merupakan bagian penting sebagai simpul pemersatu bangsa. Dengan pengelolaan arsip yang baik dapat menjaga warisan sejarah, yang merupakan komponen utama dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia.
Oleh sebab itu, ia berharap Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional, mampu menjamin tersedianya SDM kearsipan yang berkualitas dan berkarakter, menyusun standar sarana dan prasana kearsipan yang memadai, serta membangun sistem kearsipan nasional yang andal.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Tjahjo menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus profesional dan tegak lurus pada pemerintahan yang sah. “ASN harus setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, bendera, lambang negara, dan setia apapun yang menjadi keputusan pemerintah,” tegasnya.
Melihat hal tersebut, ia juga mengingatkan agar ASN berhati-hati dalam bermedia sosial. “ASN harus menyaring apa yang akan di- _share_ dan jangan memaki-maki pemerintahan itu sendiri,” ujarnya. (gas).
