Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung memimpin rapat perdana bersama jajarannya setelah libur Lebaran 1444 Hijriah.
Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I dan pejabat terkait lainnya. Rapat tersebut untuk mengevaluasi dan memperkuat konsolidasi kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam arahannya, Mendagri mengapresiasi kinerja jajarannya dalam menjalankan tugas yang diemban sepanjang kuartal pertama 2023.
Hal itu seperti upaya pengendalian inflasi di daerah yang terbilang terkendali. Dibanding sejumlah negara lainnya, kata Mendagri, inflasi di Indonesia menempati peringkat yang terbilang bagus dan terkendali.
Mendagri mengaku belum lama ini berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo salah satunya membahas pengendalian inflasi.
Presiden, kata Mendagri, mengapresiasi upaya pengendalian yang dilakukan Kemendagri. Presiden meminta agar langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah terus dilakukan secara konsisten.
“Untuk masalah inflasi ini saya memang sudah menunjuk leading sektornya adalah Pak Irjen karena kaitannya lebih banyak ke masalah pengendalian daerah-daerah,” ujar Mendagri di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Rabu (26/4/2023).
Meski begitu, lanjut Mendagri, komponen Kemendagri lainnya seperti Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), serta Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) juga harus tetap berkontribusi dalam mengendalikan inflasi di daerah.
Selain pengendalian inflasi, Mendagri juga mengingatkan pentingnya memperhatikan pengisian penjabat (Pj.) kepala daerah.
Evaluasi terus dilakukan terhadap kinerja para Pj. kepala daerah, khususnya yang dilantik pada 2022. Dia juga menekankan pentingnya mempersiapkan pengisian Pj. kepala daerah pada 2023, baik yang telah berakhir satu tahun, maupun penugasan di daerah yang baru.
Dia menegaskan, berdasarkan regulasi masa jabatan Pj. kepala daerah adalah satu tahun.
Mereka dapat diperpanjang dengan orang yang sama, atau diganti dengan orang baru sesuai hasil penilaian evaluasi terhadap kinerja masing-masing.
Mengenai pengisian Pj. kepala daerah pada 2023, saat ini Kemendagri sudah mulai melakukan profiling terhadap calon yang diusulkan.
Di lain sisi, Mendagri menekankan perlunya jajaran Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024.
Hal itu termasuk mendukung penyelenggara pemilu dalam menyukseskan gelaran tersebut.
Misalnya mendata penyelenggara Pemilu di daerah yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah (Pemda).
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga diarahkan agar terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, utamanya mengenai pembaruan data pemilih.
Mendagri menyebutkan, ada empat indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan pemilu, yaitu pemilu berjalan aman dan lancar sesuai aturan; tingginya partisipasi pemilih; tidak ada konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama kekerasan; serta pemerintahan, baik pusat dan daerah, tetap berjalan lancar.
Karena itu, Mendagri mengingatkan jajarannya agar dapat memastikan kegiatan rutin di tingkat pusat maupun daerah berjalan sebagaimana mestinya.
Hal ini penting diperhatikan, terlebih menjelang Pemilu 2024 yang identik dengan dinamika politik yang dapat membuat program pusat maupun daerah terhambat.
“Karena semua sibuk bertarung untuk kekuasaan, sementara rakyat tidak bisa dibiarkan, program-program harus tetap jalan,” jelasnya.
Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, ikhtiar tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian sekaligus _reward and punishment_ terhadap program unggulan nasional yang dijalankan oleh daerah.
Upaya itu dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dia menegaskan, seluruh komponen Kemendagri dapat berkontribusi dengan mengajukan isu-isu mengenai program unggulan yang bakal dinilai.
“Misalnya masalah stunting, kemudian mengenai masalah sistem pemerintahan berbasis elektronik, pembangunan infrastruktur,” tandasnya.
Tak hanya itu, Mendagri juga mengingatkan seluruh komponen Kemendagri agar memperhatikan sejumlah persoalan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Misalnya terkait dengan masih rendahnya realisasi anggaran kegiatan dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) bagi satuan kerja di daerah pada tahun 2022 dan 2023.
Dirinya mengarahkan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) agar melakukan pengendalian dan evaluasi secara masif setiap bulannya.
Mendagri juga mengarahkan Ditjen Bina Pemdes agar melakukan koordinasi dengan Pemda untuk mempersiapkan pelatihan aparatur desa dan kecamatan.
Langkah ini penting dilakukan untuk meningkatkan target kinerja Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Selain itu, Ditjen Dukcapil juga diminta agar mencermati pengadaan dan ketersediaan blangko KTP elektronik. (tugas).
