Bali – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menyelenggarakan Asistensi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) perhitungan pajak daerah terhadap peningkatan potensi daerah dan daya beli masyarakat yang berlangsung dari The Crystal Luxury Bay Resort Nusa Dua Bali, Rabu, (13/11/2024).
Pelaksana harian (Plh) Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Raden An’an Andri Hikmat mengatakan acara ini penting dan strategis.
“Acara ini diselenggarakan dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman terkait perhitungan pajak daerah terhadap peningkatan potensi daerah dan daya beli masyarakat,” jelas An’an.
Lebih lanjut An’an menyampaikan dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah.
“Sebagai mana kita pahami bersama bahwa dasar hukum penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah,” tutur An’an.
An’an mengatakan rasionalisasi retribusi daerah dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan public di daerah, mendukung investasi dan kemudahan berusaha, namun dengan tetap menjaga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah.
An’an melanjutkan penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam hal ini, penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit, pertama kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi daerah. Kedua, potensi pajak dan retribusi.
“Oleh karena itu sudah selayaknya kita mengajak masyarakat pentingnya taat pajak, selain agar terhindar dari sanksi dan denda juga agar masyarakat ikut serta menyukseskan program pemerintah dan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Maka dari itu masyarakat harus membayar retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata An’an. (tugas).
