Jakarta – Kehandalan Walikota Jambi DR. H. Syarif Fasha, ME, mengomandoi dan meramu kebijakan dengan melahirkan berbagai kreasi dan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Jambi, terus mendapat apresiasi berbagai pihak.
Hal tersebut kembali tampak saat Walikota Jambi dua periode yang juga Doktor Ilmu Pemerintahan itu, didaulat menjadi pembicara utama dalam Talk Show disalah satu TV swasta nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Jumat (14/6).
Walikota Jambi yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu ditunjuk menjadi perwakilan Walikota se-Indonesia dalam talk show tersebut.
Ia disandingkan dengan nara sumber lain yaitu deputi BPKP-RI Ernadhi Sudarmanto, Sekjen BPK-RI Bahtiar Arif, serta Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto.
Fasha memaparkan best practicenya dalam pengelolaan keuangan negara di era 4.0, ia mengatakan, bahwa Pemkot Jambi telah melaksanakan sebagian besar prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam pengeloaan keuangan negara, diantaranya dengan melaksanakan sistem e-Planning, e-Budgeting dan e-Monitoring.
“Pemerintah Kota Jambi telah menerapkan penyajian laporan keuangan pemerintah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAKIP) yang baik, efektif, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Fasha.
Ia juga menegaskan perlunya kolabaorasi antar institusi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, seperti dengan BPK-RI dan BPKP-RI.
“Selain mengoptimalkan pengelolaan keuangan dengan sistem elektronik tersebut, kami juga banyak mendapat masukan dari BPK dan BPKP, alhasil pengelolaan keuangan kami berjalan dengan baik, hal itu dibuktikan dengan tiga kali berturut-turut Pemerintah Kota Jambi meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),” ujar Fasha.
Fasha yang juga berbicara atas nama APEKSI itu juga menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam mengefisienkan anggaran.
Ia menerangkan, dalam era keterbukaan dan teknologi saat ini pemerintah daerah di tuntut untuk “memutar otak” dan juga bijak dalam menggunakan APBD yang relatif terbatas, jika dibandingkan dengan urusan pemeritahan dan pelayanan publik yang menjadi tanggungjawabnya.
“Kami juga telah melakukan beberapa hal strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBD, yang meliputi,mengawal proses perencanaan dengan menitik beratkan kepada pencapaian Indikator Kinerja Utama daerah dan juga sasaran strategis Perangkat Daerah, dengan memanfaatkan IT,” terangnya.
Fasha menambahkan, ia juga mengutamakan manfaat dan prioritas penghematan melalui pemangkasan program-program pembangunan (money follow program).
“Kami juga memangkas program dari sebelumnya lebih dari 300 program menjadi hanya 61 program sejak Tahun 2014. Kami fokus ke program-program yang dianggap menjadi prioritas dan berdampak besar bagi masyarakat,” imbuhnya lagi.
Tidak hanya melakukan simplifikasi program, dirinya juga melakukan upaya-upaya besar lainnya untuk mengefektifkan penggunaan anggaran seperti dengan memotong anggaran perjalanan dinas dan kegiatan kegiatan yang tidak terlalu berorientasi kepada outcame.
“Kami juga menghapus belanja honor pegawai, untuk kegiatan yang merupakan tugas fungsinya. Melakukan integrasi sistim informasi pengelolaan pembangunan daerah (e-planning, e-budgeting, e-monitoring-red), sehingga akurasi, validitas dan kehandalan informasi penggelolaan keuangan dan hasil-hasilnya dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan kedepannya,” jelasnya.
Fasha juga mengatakan, Pemkot terus memantapkan sistim evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan mengoptimalkan hasil dengan melaksanakan secara konsisten berkala terhadap pelaksanaan program kegiatan, termasuk penguatan fungsi pengawasan dan APIP.
Upaya-upaya lain yang saat ini menjadi perhatian, menurut Fasha meningkatkan efektifitas pembangunan dan pencapaian hasil-hasilnya dengan mengimplementasikan konsep smart city.
“Bagi saya, konsep smart city ini tidak melulu terkait dengan computerized, IT, kajian yang besar, dan anggaran besar.
Tapi bagaimana mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan mengedepankan kearifan lokal serta menyesuaikan dengan kemampuan penerimaan masyarakat, yang tentunya berbeda antara satu kota dengan kota yang lainnya.
Untuk itu kepemimpinan di daerah harus berupaya menciptakan terobosan dan Inovasi-inovasi untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan juga kesejahteraannya,” tutur Fasha.
Menurut Fasha, penggunaan IT tetap menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat kemajuan masyarakat yang cukup pesat di era digitalisasi sekarang ini.
“Misalnya untuk pelayanan Kesehatan, pendidikan, perizinan, pelayanan di kecamatan, penyelenggaraan perhubungan dan lalu lintas, pengaduan masyarakat dan tentunya pengelolaan administrasi pemerintahan umum sesuai dengan kemampuan daerah,” ungkap Fasha.
Fasha menambahkan, dalam proses pembangunan, pemerintah juga harus melibatkan peran sektor swasta serta juga membangun kerjasama antar daerah/lembaga. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pemerintah harus melakukan inovasi-inovasi daerah yang tentunya akan menjadi bagian penting dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Hal ini juga sejalan dengan program Nasional yakni One Agency One Innovation,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, selain berhasil dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Wali Kota Fasha juga banyak menelurkan program-program inovasi daerah dalam percepatan pembangunan di Kota Jambi.
Sebut saja, program Kampung Bantar dan Bangkit Berdaya yang menjadi solusi dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan serta mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah, yang telah telah menjadi role model nasional.
Bahkan inovasi Bangkit Bedaya pun telah masuk nominasi inovasi ditingkat internasional. Melalui program Bangkit Berdaya itu, Kota Jambi turut mendunia dengan berhasil meraih penghargaan internasional IOPD Award Recognition kategori “Best Citizen Participation” di Montreal Kanada pada 2017 lalu.
Penghargaan itu sekaligus juga menempatkan Kota Jambi sebagai 30 besar kota terbaik dari 7000 kabupaten/kota di dunia yang memiliki inovasi sosial inspiratif, yang secara khusus mengedepankan peran serta dan partisipasi komunitas masyarakat. (Adv)
