Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar melakukan langkah konkret pengendalian inflasi daerah.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Kemendagri, tak banyak Pemda yang melakukan langkah tersebut.
Hal itu disampaikan Tomsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Program Tiga Juta Rumah yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Tomsi menyebutkan, upaya konkret tersebut di antaranya melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan hasil monev Kemendagri dari tanggal 23 hingga 30 Juni 2025, hanya sembilan daerah yang telah melakukan enam langkah konkret tersebut. Kemudian, sebanyak 60 Pemda tercatat telah melakukan empat hingga lima langkah konkret.
Dalam kesempatan itu, Tomsi menyebutkan satu per satu daerah yang telah melakukan langkah konkret. Dirinya mengapresiasi daerah tersebut karena menunjukkan tanggung jawab dalam mengendalikan harga.
“Saya menganggap mereka yang berdinas dan bertanggung jawab di pemerintah daerah tersebut nanti, itu betul-betul sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bertanggung jawab dan mencintai masyarakatnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, berdasarkan data yang sama, sebanyak 213 Pemda diketahui hanya melakukan satu hingga tiga langkah konkret. Sedangkan 232 daerah lainnya tercatat belum sama sekali melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi.
Sekjen Tomsi memberikan catatan khusus kepada daerah yang dinilai kurang optimal dalam mengendalikan inflasi.
Menurutnya, kurang optimalnya upaya yang dilakukan menandakan daerah tersebut tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban.
“Tidak peduli harganya naik, tidak peduli masyarakatnya susah,” tegasnya.
Ia menyarankan kepada kepala daerah agar mengevaluasi perangkat kerjanya yang belum optimal melakukan pengendalian inflasi.
“Saya minta untuk kepala daerah, mungkin yang perlu dievaluasi teman-teman yang berkaitan bertanggung jawab dengan tugas inflasi ini,” jelasnya.
Rakor tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga. Mereka di antaranya Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono. (tugas).
