Merangin – Dalam Tata Pemerintahan, salah satu tugas Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah, melakukan pemberdayaan masyarakat. Melalui LKD, masyarakat terlibat aktif mengidentifikasi permasalahan dan tingkatkan derajat kesehatannya.
Hal tersebut sebagaimana dikatakan Wabup Merangin H A Khafidh Moein, ketika membuka Acara Pertemuan Advokasi dan Koordinasi Pokjanal Posyandu dalam transformasi layanan primer tingkat Kabupaten Merangin 2025, di Auditorium Merangin Hotel, Rabu (13/8/2025).
Hadir pada acara itu Ketua TP PKK Merangin Hj Lavita Syukur, Wakil Ketua TP PKK Merangin Hj Emi Minarsih Khafidh, Asisten II Setda Merangin Suherman, Kadis Kesehatan Soni Propesma, Kadis PMD Andre dan Tim Pembina Posyandu Kecamatan se-Kabupaten Merangin.
‘’Dulu Posyandu dikenal hanya sebatas upaya kesehatan berbasis masyarakat, hanya sebatas sasaran dan objek program lintas sektor. Pelayanan kesehatan yang hanya identik dengan kegiatan menimbang berat badan balita, pemberian makanan tambahan pada balita, pemeriksaan ibu hamil dan imunisasi,’’ujar Wabup.
Tapi sekarang lanjut wabup, Posyandu sudah bertransformasi sebagai lembaga kemasyarakatan desa, yang ditandai dengan lahirnya Permendagri Nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).
Saat ini jelas wabup, Posyandu tidak hanya bergerak di bidang kesehatan, namun ada enam bidang SPM (Standar Pelayanan Minimal), yang dilaksanakan di Posyandu, antara lain bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang PU, bidang Perkim, bidang Sosial dan bidang Trantibum Linmas.
‘’Melalui pertemuan ini saya berharap, agar Pokjanal Posyandu/TP Posyandu dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala serta merumuskan rencana tindak lanjut yang konkrit dan terintegrasi. Demikian juga perumusan mekanisme monitoring evaluasi dan pelaporan Pokjanal Posyandu/TP Posyandu,’’pinta Wabup.
Kadis Kesehatan Soni Propesma mengatakan, penerapan konsep transformasi layanan primer Posyandu perlu didukung oleh lintas sektor, di tingkat kabupaten/kota, atau kelompok kerja operasional Posyandu.
Untuk itu perlu dilakukan kegiatan advokasi dan koordinasi dengan para pemangku kebijakan dan lintas setor dan mitra potensial terkait dalam pembinaan penyelenggaraan Posyandu dan bimbingan teknis kepada petugas Puskesmas, agar mendukung transformasi layanan primer dalam Posyandu.
‘’Pada pertemuan ini kami harapkan terbentuknya monitoring evaluasi, pembinaan Pokjanal kecamatan dan Pokja desa, terwujudnya pelaksanaan Posyandu berinovasi dan terintegrasi sesuai konsep Posyandu sebagai upaya penurunan Stunting, penurunan AKI dan AKB,’’ujar Soni Propesma.(Iqbal)
