SENGETI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Wiranto, menemui massa mahasiswa dan masyarakat yang mempertanyakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, Kamis (3/9).
Dalam pertemuan tersebut, Wiranto menjelaskan bahwa persoalan biaya sewa kendaraan berkaitan dengan perbedaan acuan regulasi antara Peraturan Bupati dan ketentuan pemerintah pusat.
Menurutnya, pelaksanaan perjalanan dinas selama ini mengacu pada peraturan daerah yang berlaku, sementara pemeriksaan BPK berpedoman pada ketentuan kementerian terkait pembatasan komponen sewa kendaraan.
Wiranto menegaskan bahwa seluruh agenda perjalanan dinas benar-benar dilaksanakan dan bukan kegiatan fiktif. Adapun kelebihan pembayaran biaya sewa kendaraan yang menjadi temuan BPK disebut telah dikembalikan sepenuhnya ke kas daerah.
Ia juga mengapresiasi mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi serta menjadikan pengawasan publik sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
Wiranto menegaskan komitmen DPRD untuk terus membenahi administrasi dan pengelolaan keuangan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ADV)
