Jakarta – Presiden Joko Widodo membuka acara Musyawarah Nasional (Munas) IX Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang diselenggarakan secara hybrid di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (28/1/2022).
Presiden yang hadir secara virtual menyampaikan empat poin penting yang merupakan amanat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di seluruh tanah air.
“Pertama, Korpri harus mampu mengajak dan mendorong seluruh ASN memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. (ASN) harus memiliki jiwa melayani masyarakat, bukan justru minta dilayani masyarakat,” kata Presiden Joko Widodo.
Menurut Presiden, fenomena ASN yang meminta dilayani masyarakat memang klise, tapi hal itu telah lama bercokol dan membudaya. “Sudah sangat lama ASN berada pada zona nyaman, terbelenggu oleh warisan budaya birokrasi feodal sehingga menjadikan ASN kurang produktif,” ungkapnya.
Kedua, Presiden Jokowi meminta agar segala sumber daya dan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada ASN digunakan secara akuntabel. Otoritas yang dimiliki harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan memberdayakan masyarakat.
“Birokrasi bukan hanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tapi kehadiran yang berdampak nyata pada masyarakat. Itu yang penting. Memberikan solusi kepada persoalan-persoalan masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai amanat konstitusi,” jelasnya.
Yang ketiga, Presiden Jokowi meminta agar seluruh ASN mau dan mampu beradaptasi di tengah perubahan yang cepat. ASN harus mampu meningkatkan kompetensi diri, mampu menjadi trendsetter, dan bersikap terbuka dengan menghilangkan semua ego sektoral.
Presiden Jokowi menekankan, kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, hingga lintas profesi, merupakan kunci menghadapi tantangan masa depan.
“Keempat, Korpri harus terus menjadi simbol penting persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus sadar bahwa negara kita adalah negara yang majemuk, terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, menurut Presiden, anggota Korpri pada hakikatnya sudah beragam. Pasalnya, anggota Korpri terdiri dan tersebar dari dan berada di seluruh penjuru tanah air. Oleh karena itu, Korpri harus menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis.
Sebagai informasi, gelaran Munas IX Korpri kali ini juga turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korpri Zudan Arif Fakrulloh, beserta seluruh jajaran dewan pengurus Korpri di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 86 kementerian/lembaga. (gas).
Puspen Kemendagri
