Badung – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Agus Fatoni, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam menghadirkan berbagai inovasi di bidang pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, meski menjadi salah satu daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Indonesia, Badung terus melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Agus Fatoni saat menutup rangkaian kegiatan Pemutakhiran dan Integrasi Proses Bisnis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam SIPD-RI di Kabupaten Badung, Bali, pada hari Kamis (16/7/2026).
Dalam sambutannya, Fatoni memuji semangat Pemerintah Kabupaten Badung yang dinilai tidak pernah berhenti mencari berbagai alternatif pembiayaan meski memiliki kapasitas fiskal yang sangat kuat.
“Pak Bupati terus melakukan inovasi, terus melakukan terobosan mencari sumber-sumber pembiayaan,”kata Agus Fatoni.
Ia mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah daerah tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari kemauan untuk terus berinovasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Bayangin, sudah kaya masih bekerja keras berarti akan tambah kaya dan semakin kaya, maka ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang kemampuan keuangannya terbatas, tentu bisa mencontoh,”ujar Fatoni.
Agus Fatoni menilai berbagai inovasi yang dilakukan Badung bahkan telah melampaui perkembangan regulasi dan sistem yang ada. Menurutnya, berbagai masukan dari Pemerintah Kabupaten Badung menjadi salah satu referensi penting dalam penyempurnaan kebijakan maupun pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
“Badung ini lebih maju, lebih Advance dibandingkan regulasi yang ada, dibandingkan sistem SIPD yang ada,” ujarnya.
Atas berbagai capaian tersebut, Kemendagri memilih Kabupaten Badung sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan pemutakhiran dan integrasi proses bisnis SIPD-RI.
“Maka untuk menghormati Badung dengan inovasi dan terobosannya kegiatan pemutakhiran ini pun juga kita laksanakan di Badung ini,”ungkap Fatoni.
Dirjen Agus Fatoni mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Badung selama ini aktif memberikan berbagai masukan terhadap pengembangan kebijakan dan sistem yang dikembangkan Kemendagri.
“Pak Bupati bilang sama saya, bisa nggak ini begini, bisa nggak ini diakomodir, bisa nggak ini dirubah, nah cara berfikir itu penting,”terangnya.
Menurutnya, pola pikir yang terbuka terhadap perubahan merupakan modal utama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Karena itu, regulasi harus terus dievaluasi agar mampu mengikuti dinamika kebutuhan daerah.
Ia menambahkan bahwa berbagai masukan dari Badung telah memberikan kontribusi nyata terhadap penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara nasional.
“Banyak sekali yang kami terima masukan dari Badung, sehingga itu mempengaruhi kebijakan secara nasional,” tambahnya.
Selain mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan, Fatoni juga menyoroti langkah Badung dalam mencari berbagai alternatif pembiayaan pembangunan, termasuk melalui pinjaman daerah maupun Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, tingginya PAD bukan berarti seluruh kebutuhan pembangunan telah terpenuhi.
“Besarpun masih kurang, Kenapa? karena kebutuhan yang sesungguhnya di masyarakat dan daerah, itu masih lebih besar dari APBDnya,”katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif (creative financing) guna mempercepat pembangunan tanpa hanya bergantung pada APBD.
“Maka kami dari Kementerian Dalam Negeri terus mendorong creative financing ini, creative financing itu banyak, selain tadi pinjaman daerah atau utang, kemudian KPBU, kemudian mengoptimalkan BUMD”, tegas Fatoni.
Di akhir sambutannya, Fatoni berharap semangat inovasi yang ditunjukkan Kabupaten Badung dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kapasitas fiskal, dan mempercepat pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
“Mudah-mudahan seluruh upaya kita ini bisa mendorong daerah semakin baik semakin mandiri dan masyarakatnya semakin sejahtera,”imbuhnya. (tugas/Iqbal).
