Muaro Jambi— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muarojambi menggelar rapat paripurna dengan agenda untuk mendengar pandangan tujuh faraksi.
Masing-masing fraksi PDIP, PAN, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS, PPP dan PKB
Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Yuli Setya Bhakti didampingi Wakil Ketua I Agustian Mahir, Wakil Ketua II Ahmad Haikal, Senin (18/04/2022).
“Masing-masing fraksi beda rekomendasi. Tadi sudah kita sampaikan semua,” kata Yuli.
Fraksi PDIP dalam laporannya menyamapikan, berdasarkan kajian dalam laporan keterangan pertangungjawaban (LKPJ) bupati Muarojambi Tahun 2021, capaian kinerja keuangan secara umum kurang begitu baik.
Masih terdapat kekurangan realisasi keuangan pada pos tertentu seperti pos retribusi daerah yang ditargetkan sebesar Rp15 miliar hanya terealisasi Rp 9 miliar atau 56,93%. Nilai Silpa Tahun 2021 yang cukup besar yaitu Rp 88 miliar.
Terhadap capaian pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Muaro Jambi, fraksi PDIP merekomendasikan agar bupati Muarojambi mengevaluasi masing-masing OPD yang tidak berhasil memenuhi target pendapatan dan serapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2021.
OPD penghasil padi agar rutin dievaluasi, supaya tidak terjadi praktek penyimpangan retribusi dan pajak yang berdampak terhadap kebocoran penerimaan kas daerah.
Menanggapi banyaknya sanggahan dari fraksi. Sekretaris daerah Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono mewakili Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah Busro mengatakan, rekomendasi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Muarojambi. “Tentu tujuannya baik untuk perbaikan supaya kedepan lebih baik lagi.” katanya. (Adv)
