Jambi – Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menghadiri penganugrahan opini pengawasan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Provinsi Jambi tahin 2022, Selasa (31/1/2023) di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Dalam kegiatan ini diberikan rapor penilaian kepada setiap Pemda se-Provinsi Jambi.
Acara dihadiri Gubernur Jambi, Hm Al Harrus, para Bupati dan Walikota Jambi, Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi dan undangan lainnya.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan juga hasil rangkuman hasil penilaian dari tiap-tiap daerah.
Untuk Pemerintah daerah se-Provinsi Jambi secara keseluruhan hasil penilaiannya yaitu:
1. Provinsi Jambi (89.62) Zona Hijau/Kualitas Tertinggi
Tingkat Kota:
1. Kota Jambi (89.59) Zona Hijau/Kualitas Tertinggi
2. Kota Sungai Penuh (86.05) Zona Hijau/Kualitas Tinggi
Tingkat Kabupaten:
1. Kabupaten Tebo (92.50) Zona Hijau/Kualitas Tertinggi
2. Kabupaten Batanghari (92.03) Zona Hijau/Kualitas Tertinggi
3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur (87.43) Zona Hijau/Kualitas Tinggi
4. Kabupaten Kerinci (87.31) Zona Hijau/Kualitas Tinggi
5. Kabupaten Sarolangun (84.38) Zona Hijau/Kualitas Tinggi
6. Kabupaten Muaro Jambi (82.17) Zona Hijau/Kualitas Tinggi
7. Kabupaten Bungo (80.41) Zona Hijau/Kualitas Tinggi
8. Kabupaten Tanjung Jabung Barat (79.80) Zona Hijau/Kualitas Tinggi
9. Kabupaten Merangin (73.88) Zona Kuning/Kualitas Sedang.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam sambutannya menjelaskan bahwa Ombudsman pada tahun 2022 lalu sudah menyempurnakan metode penilaian dari tahun-tahun sebelumnya.
Di tahun tersebut Ombudsman sudah menggunakan empat macam dimensi yakni dimensi input, proses, output, dan pengaduan.
“Hasil penilaian kali ini berbeda dari sebelumnya. Tahun ini lebih komprehensif, mencakup kompetensi penyelenggara, persepsi masyarakat, dan lainnya,” jelas Najih.
Najih juga mengatakan bahwa Presiden RI akan menjadikan hasil penilaian ini menjadi prioritas pertimbangan dan pusat ke daerah di tahun mendatang.
Untuk itu, ia minta agar Pemerintah Daerah serius dalam memyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan amanat perundang-undangan.
Sebelumnya, Ketua Ombudsman juga sudah menyerahkan penghargaan kepada Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo yang masing-masing memperoleh peringkat tujuh dan 10 tingkat nasional di Jakarta.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan bahwa pelayanan publik sangat penting bagi perkembangan Provinsi Jambi.
Karena pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga pebisnis.
“Keberadaan Ombudsman juga sudah memberikan perubahan yang semakin baik di Jambi. Hasil penilaian juga semakin terukur meskipun masih ada juga beberapa kekurangan yang mesti kita perbaiki,” ujar Haris.
Haris juga menyampaikan terimakasih kepada Ombudsman RI dan Ombudsman Jambi yang sudah mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik. (tugas)
