Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Evaluasi Kinerja, pada Rabu (13/12/2023) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Rapat ini secara rinci membahas terkait Capaian Anggaran, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, 7 Layanan Prioritas, dan Buku Tanah Elektronik.
Hadir mengikuti rapat secara langsung, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) di daerah secara daring.
Menteri ATR/Kepala BPN meminta jajarannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk menyosialisasikan Sertipikat Tanah Elektronik yang baru saja diluncurkan pada 4 Desember 2023 lalu.
Ia mengimbau agar sosialisasi dapat menjangkau ke penjuru Indonesia, melalui satuan kerja (satker), baik di pusat maupun daerah.
“Sampai hari ini, Sertipikat Tanah Elektronik semua memberikan apresiasi, Bapak Presiden pun memberikan apresiasi termasuk aplikasi Sentuh Tanahku. Kita harus menyampaikan kepada masyarakat, sosialisasikan Sertipikat Tanah Elektronik kepada masyarakat, bukan hanya di perkotaan tapi menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Ini agar masyarakat _confident_, tanahnya tidak akan hilang dengan adanya Sertipikat Tanah Elektronik,” ujar Hadi Tjahjanto.
Menteri ATR/Kepala BPN juga mengapresiasi jajarannya atas capaian program PTSL tahun 2023, yakni berhasil mendaftarkan sebanyak 11 juta bidang tanah.
“Berkat kerja keras Saudara-saudara sekalian, hingga saat ini tanah terdaftar mencapai 110 juta dan tanah bersertipikat mencapai 90,1 juta. Ini pencapaian yang luar biasa,” ungkapnya.
Hadi Tjahjanto menambahkan, Kementerian ATR/BPN dapat merealisasikan target pendaftaran 126 juta bidang tanah dengan dukungan beberapa program lainnya.
“Dengan catatan, didukung Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS), Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang, PTSL Partisipasi Masyarakat, hingga kepada Kepala Kanwil dan Kepala Kantah agar melakukan pendekatan kepada Pemda untuk membebaskan BPHTB pada pendaftaran pertama kali,” tegasnya.
Sementara itu, terkait Redistribusi Tanah khususnya yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan, dari target 4,1 juta hektare, per 8 Desember 2023 sudah mencapai 9,18%.
“Saya meminta dengan disahkannya Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, agar hambatan-hambatan pelaksanaan Reforma Agraria yang terjadi selama ini bisa diselesaikan. Di lapangan, saya dapat merasakan langsung bahwa rakyat benar-benar menantikan kehadiran negara melalui program Reforma Agraria,” tutur Hadi Tjahjanto.
Sehubung dengan penyerapan anggaran, berdasarkan laporan dari Biro Keuangan, penyerapan Kementerian ATR/BPN di antara kementerian/lembaga lain mengalami peningkatan dari peringkat 37 menjadi peringkat 35 dengan capaian penyerapan anggaran kurang lebih 85,37%.
“Dalam dua minggu ke depan agar ditingkatkan menjadi 95% dengan demikian melebihi capaian anggaran tahun lalu 93,61%,” pesan Menteri ATR/Kepala BPN.
Dalam rapat ini Menteri ATR/Kepala BPN juga mengevaluasi 7 Layanan Prioritas yang dilaksanakan di seluruh Kantah.
“Layanan Prioritas kita banyak diapresiasi. Kita memiliki komitmen yang tinggi untuk Layanan Prioritas, terbukti kualitas layanan dari sebelumnya hanya 78,56% menjadi 94,9%. Kinerja layanan yang paling konsisten berasal dari layanan Hak Tanggungan dengan nilai 99%,” pungkas Hadi Tjahjanto. (tugas).
