Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali mengumpulkan kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Rapat yang digelar pada Senin (7/11/2022) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diikuti seluruh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Forkopimda secara virtual.
“Kita sekali lagi melaksanakan rapat ini dalam rangka melaksanakan arahan Bapak Presiden yang disampaikan kepada kami untuk setiap Minggu dilakukan Anev (analisis dan evaluasi) inflasi,” kata Mendagri mengawali sambutannya.
Dia menambahkan, ketidakpastian global akibat perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menyebabkan terjadinya fluktuasi perekonomian, hingga gangguan pasokan pangan secara global. Akibatnya, krisis dan inflasi menjadi tak terhindarkan dan hampir terjadi di seluruh negara di dunia.
“Karena memang sekali lagi inflasi ini menjadi persoalan global yang berdampak kepada Indonesia,” ujarnya.
Dalam Rakor kali ini, Mendagri memberikan kesempatan bagi daerah yang tercatat memiliki angka inflasi relatif rendah untuk membagikan tips dan kiat-kiat kebijakan yang ditempuh dalam pengendalian inflasi.
Misalnya saja Provinsi Maluku Utara yang inflasinya berada pada angka 3,23 persen, Kota Ternate, dan Kabupaten Sumba Timur yang inflasinya 3,36 persen.
Kemudian, Mendagri juga membuka ruang diskusi bagi daerah yang memiliki angka inflasi cukup tinggi, untuk mengetahui kendala dalam implementasi kebijakan pengendalian inflasi.
“Kita ingin tahu problemnya apa, kendalanya apa, supaya kita bantu dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Mendagri menegaskan, meski inflasi diakibatkan situasi global, kondisi ini perlu disikapi dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Mendagri mengingatkan, jangan sampai inflasi kian tak terkendali yang berujung pada ketidakstabilan sosial, keamanan, dan politik dalam negeri. (tugas).
Puspen Kemendagri
