Jakarta – Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi para aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri memiliki rumah.
Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata mengatakan usulan tersebut yaitu penurunan beban pajak pertambahan nilai (PPN), tidak ada BI checking, dan ketentuan aturan rumah kosong.
“Kami dari REI menghadap Pak Wapres, karena kebetulan beliau ketua tim pengembangan perumahan ASN, TNI, dan Polri,” kata Soelaeman di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (4/2).
Pria yang akrab disapa Eman ini mengatakan, usulan pengurangan beban PPN bisa dilakukan dengan menyinkronkan aturan rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Jadi kami berharap bahwa perpaduan antara PMK mengenai rumah MBR itu bisa diarahkan ke sana, di mana rumah MBR dari PMK- nya itu kan bebas PPN. Jadi kita usulkan bagaimana kalau ASN, TNI, Polri itu yang terkena PPN itu hanya sebagian sisa ya, selisih ya di atas harga PMK itu yang dikenakan pajaknya,” jelas Eman.
Usulan selanjutnya, mengenai tidak adanya aturan BI checking karena ASN, TNI, dan Polri dijamin langsung oleh negara, serta sebagai bentuk kemudahan memiliki hunian.
Usulan selanjutnya, kata Eman, adalah ketentuan rumah kosong yang diharapkan bisa dihilangkan bagi ASN, TNI, dan Polri. Pasalnya, banyak para abdi negara yang bekerja di pusat namun jika waktu pensiun menghabiskan waktunya di daerahnya masing-masing.
“Ketentuan ini kami harapkan bisa dibebaskan karena mungkin nanti pada saat pensiun sudah kembali ke kampung mereka sudah ada rumah yang mulai dari saat ini sudah dicicil,” ungkap dia
Tidak hanya itu, Eman juga berharap bahwa aturan mengenai penyediaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri sapat terbit dalam waktu dekat. Sehingga, para pengembang bisa mulai membangun.
“Misalnya bulan tiga jadi, maka bulan berikutnya kita sudah bisa cepat membangun,” kata Eman.
Sumber:detik.com
