Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki tingkat inflasi tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian.
Hal ini disampaikannya mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (18/12/2023).
Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Desember 2023, terdapat 10 provinsi dengan tingkat inflasi cukup tinggi. Daerah tersebut di antaranya Lampung dengan angka inflasi 4,10 persen, Maluku Utara 3,90 persen, Kepulauan Bangka Belitung (Babel) 3,87 persen, Jambi 3,75 persen, Sumatera Selatan 3,52 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 3,48 persen, Kepulauan Riau (Kepri) 3,44 persen, Kalimantan Timur (Kaltim) 3,30 persen, Riau 3,26 persen, dan Jawa Timur (Jatim) 3,24 persen.
“Kalau kita melihat hari ini minggu ini kondisi inflasi, maka provinsi dengan angka inflasi tertinggi di Lampung 4,1 persen, Maluku Utara, Bangka Belitung (Babel) itu yang masih di atas poin 3 itu cukup banyak, sampai dengan Banten. Sedangkan yang di bawah 2 itu mulai dari Bali dan terendah adalah Aceh,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Suhajar juga membeberkan 10 provinsi dengan angka inflasi terendah, yakni Aceh dengan angka 1,44 persen, Papua 1,82 persen, Kalimantan Barat 2,01 persen, Sulawesi Barat 2,21 persen, dan DKI Jakarta 2,33 persen. Berikutnya Maluku dengan 2,39 persen, Kalimantan Utara 2,45 persen, Kalimantan Tengah 2,58 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 2,66 persen, dan Bali 2,77 persen.
“Kalau melihat di kabupaten, Belitung hari ini inflasi mencapai 5,89 persen hampir tembus di angka 6 persen. Ini harus kita waspadai terlalu tinggi, Sumenep 5,51 persen, Merauke 5,25 persen. Jadi kalau provinsi satu yaitu Lampung di atas angka 4, sedangkan ini kabupaten ini masih ada 5. Ini harus kita waspadai,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Suhajar juga menyampaikan 10 kabupaten dengan angka inflasi terendah, yakni Sintang dengan capaian 1,94 persen, Bulungan 1,95 persen, Mamuju 2,21 persen, Indragiri Hilir 2,38 persen, Tabalong 2,43 persen, Kotawaringin Timur 2,57 persen, dan Jember 2,64 persen. Selanjutnya Banyuwangi 2,70 persen, Bulukumba 2,75 persen, dan Bone 2,79 persen.
“Kira-kira seperti itu kondisi gambaran sebaran angka inflasi kita,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam acara yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan, selama lima tahun terakhir, angka inflasi di bulan Desember cenderung mengalami kenaikan.
Adapun kenaikan itu ditengarai berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta transportasi. Sedangkan komoditas yang cenderung mengalami kenaikan harga, khususnya menjelang Natal dan tahun baru, yaitu angkutan udara, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah.
“Terlihat bahwa di bulan Desember selalu terjadi inflasi. Ini bisa kita lihat dari inflasi umum di mana inflasi ini terus meningkat pada bulan Desember pada tahun 2022 inflasi bulan Desember mencapai 0,66 persen,” pungkasnya. (tugas)
