Jakarta – Kepala Desa (Kades) dari 5 (lima) desa peserta program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), terpilih untuk menjadi narasumber kegiatan Workshop Best Practice Kerja Sama Desa dengan Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS).
Kegiatan diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) di Hotel Hariston, Jakarta pada 13 hingga 15 Oktober 2021.
Adapun lima desa terpilih yakni Desa Sukogelap, Kecamatan Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah; Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur; Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali; Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Bandung, Jawa Barat; serta Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan.
Para kepala desa tersebut hadir untuk berbagai kisah suksesnya menangani program Pamsimas.KegiatanWorkshop ini merupakan bentuk nyata tugas Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes sebagai salah satu instansi pengelola Pamsimas pusat yang berkewajiban membina pemerintah daerah desa dalam mendukung program Pamsimas.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengingatkan peserta bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan,
”Pemenuhan air minum dan sanitasi yang merupakan bagian dari pelayanan dasar di bidang kesehatan adalah satu dari urusan wajib Pemerintah Daerah.”
Diketahui, program Pamsimas sudah berlangsung sejak 2008 dan telah berhasil menyediakan penambahan akses air minum bagi 22,1 juta jiwa serta akses sanitasi bagi 16,4 juta jiwa di lebih dari 30 ribu desa yang tersebar di penjuru Indonesia.
Sementara itu, program Pamsimas yang sudah berada pada tahap III ini akan berakhir di Desember 2021. Untuk itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) yang sudah dibangun tetap berfungsi dengan baik.
Saat ini, sejumlah sarana yang tersebar di 28.536 desa (88,05 persen) berfungsi baik, 2.288 desa (7,06 persen) berfungsi sebagian, dan hanya sebagian kecil saja atau 4,89 persen (1.586 desa) yang tidak berfungsi.
Berkaitan dengan hal tersebut, Dirjen Bina Pemdes Yusharto menekankan pentingnya tugas pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten selaku pembina dan pengawas desa untuk terus mendorong Pemerintah Desa agar meningkatkan kegiatan pembangunan sarana air minum dan sanitasi, dalam upaya memelihara, mengembangkan ataupun memperluas jaringan yang sudah dibangun agar terus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa.
“Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut pasca berakhirnya program Pamsimas, adalah melalui kerja sama desa dengan KPSPAMS sebagai Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, di mana contoh-contoh terbaiknya sudah dilakukan oleh kelima desa yang diundang,” ulasnya.
Seperti ditegaskan lagi oleh Plt. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Desa Ditjen Bina Pemdes Lutfi dalam laporannya sebagai ketua panitia kegiatan, Workshop ini bertujuan untuk menumbuhkan komitmen Pemda Provinsi dalam melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintah Kabupaten dan Desa terkait pengelolaan dan pengembangan SPAMS melalui Kerja Sama Desa.
“Kami berharap, pengalaman-pengalaman terbaik dari kelima desa yang diundang ini dapat memberikan informasi dan menginspirasi peserta dalam pengelolaan dan pengembangan SPAMS di perdesaan untuk mendukung target pemerintah mencapai akses universal air minum dan sanitasi layak pada tahun 2024, sesuai yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024,” kata Lutfi.
Kelima Kades terpilih membagikan pengalaman mereka kepada 150 peserta Workshop yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 33 provinsi yang menangani program Pamsimas tingkat provinsi, yaitu Bappeda, Dinas PMD, Dinas PUPR, dan Dinkes serta perwakilan dari beberapa desa Pamsimas lainnya beserta pendamping dari tingkat kecamatan dan kabupaten desa-desa tersebut.
Sebagai informasi terkait desa terpilih, Desa Sukogelap adalah desa yang bergabung dalam program Pamsimas pada tahun 2015.
Desa tersebut sebelumnya merupakan desa yang langganan kekeringan pada musim kemarau di mana masyarakat desa sulit memperoleh air untuk kebutuhan dasar.
Selama program Pamsimas, Kepala Desa dan Pemerintahan Desa terus memberikan pembinaan dan dukungan kepada KPSPAMS, dan sekarang KPSPAMS telah menjadi salah satu unit usaha BUMDesa yang turut menyumbangkan pendapatan asli desa.
Sama seperti Desa Sukogelap, Desa Ketapanrame juga telah menjadikan KPSPAMS sebagai salah satu unit usaha BUMDesa. Bahkan, BUMDesa Ketapanrame telah mendapatkan predikat BUMDesa terbaik se-Jawa Timur dalam pengelolaan air minum.
Di Desa Ketapanrame unit usaha air berperan aktif sebagai penggerak ekonomi desa dan menjadi pemantik dalam perluasan ke usaha-usaha produktif lainnya.
Pendapatan dari unit usaha air seperti di kedua desa tersebut memang bisa memberikan pendapatan asli daerah yang cukup signifikan. Ini juga terlihat dari BUMDesa Margahayu Tengah (Marteng) yang sekarang memiliki omset lebih dari satu miliar rupiah.
Atas kesuksesan pengelolaan dan pengembangan usaha air ini, Desa Marteng telah dijadikan pusat belajar dari desa sejenis yang mengalami masalah pengorganisasian kelompok-kelompok bentukan program dalam pengelolaan air minum di desa.
Bukti nyata bahwa kegagalan dapat dibalik menjadi kesuksesan asal ada kemauan ditunjukkan oleh pengalaman Desa Salerang.
Desa yang bergabung dalam Pamsimas di tahun 2014 ini sempat mendapat predikat desa “Merah” karena SPAMS yang terbangun tidak berfungsi. Namun di tahun 2017, melalui penyertaan Dana Desa, Desa Salerang menjadi “hijau”.
Selanjutnya di tahun 2019, Pemdes Salerang menggandeng KPSPAMS melakukan kerja sama dengan kesepakatan bagi hasil 70 persen KPSPAMS dan 30 persen Desa.
Dari tahun 2017 sampai 2021 ini total nilai pengembangan SPAMS di desa ini menembus angka lebih dari 3 milyar rupiah, dengan sumber dari APBDesa mencapai Rp1,015 miliar.
Kegiatan pembangunan ini berhasil memasangkan sambungan rumah dengan meter air untuk 750 KK, serta sudah merencanakan dalam RKPDes 2022 untuk menambah lagi sambungan sebanyak 250 KK di tahun 2022.
Dampak positif lain selain pemenuhan kebutuhan dasar warga desa adalah adanya akses air minum yang layak ini juga meningkatkan perekonomian di sektor pariwisata, di mana memang Desa Salerang merupakan salah satu situs warisan budaya dunia menurut UNESCO sebagai kawasan karst terbesar kedua di dunia.
Desa Panji lagi-lagi menunjukkan potensi pengembangan pengelolaan sumber daya air terhadap pendapatan asli desa (PAD). Sebagai salah satu unit BUMDesa, pengelolaan air telah berhasil menyumbangkan PAD ratusan juta dalam setahun.
Salah satu inovasi sistem pengelolaan yang dilakukan di Desa Panji adalah melalui penerapan digitalisasi yang mampu mengatasi permasalahan penunggakan iuran.
Selain itu, unit air bersih BUMDesa Panji juga berperan dalam mengembangkan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) lainnya. Sebagai contoh adalah pengembangan unit usaha simpan pinjam dengan agunan sambungan meter air. (gas),
Puspen Kemendagri
