Batanghari – Bupati Batanghari Ir Syahirsah SY turun langsung ke Desa Bungku dan Pompa Air sekitar pukul 09.20 wib, Rabu (30/1). Ini pasca penertiban ilegal drilling di dua desa.
Dalam kesempatan ini, Syahirsah mengungkapkan jika Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Batanghari kepada sudah membuat laporan ke Kementrian ESDM.
Namun sayangnya, respon pemerintah pusat terkesan lamban dalam merespon hal itu. Padahal seperti data yang dihimpun dari warga setempat jumlah sumur pada tahun 2018 lalu mencapai 200 titik sekarang telah mencapai ribuan titik.
Pantauan di lapangan, Bupati Batanghari juga meninjau lahan Tahura bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup.
Tak hanya itu, di sekitar lokasi pasca penertiban masih tampak sama seperti biasa terdapat ring- ring yang digunakan alat pengebor sumur minyak masih berdiri tegak.
Tumpahan- tumpahan minyak berwarna coklat kehitaman. Bau menyengat pun mengganggu pernapasan.
Dilihat dari jalan, tampak dipinggiran terdapat tenda- tenda yang digunakan pekerja ilegal driling berwarna biru dan oranye.
“Saya dalam hal ini telah membuat laporan kepada menteri ESDM,” kata Bupati Batanghari Ir Syahirsah SY di lokasi.
Bupati tampak kecewa dengan aparatnya (ASN terkait) karena terkesan lamban.
” Cuma saya kecewa, aparat saya ini lamban. Sudah satu bulan yang lalu saya perintahkan untuk membuat laporan kepada Kementrian ESDM. Begini kejadiannya. Saya sangat kecewa, ini sudah merusak lingkungan sekitar,” pungkasnya. (Adv)
