Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan menyelenggarakan acara puncak HUT BNPP ke-11 yang jatuh pada tanggal 17 September 2021.
Sekretaris BNPP Restuardy Daud menyampaikan, pada peringatan HUT BNPP ke-11 tahun ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP akan meluncurkan 3 (tiga) program.
Tiga program tersebut adalah hasil kerja sama antara BNPP dengan Perpustakaan Nasional, yakni Pojok Baca Digital (POCADI) yang dibangun di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) guna meningkatkan literasi baca dan digital bagi masyarakat perbatasan.
Program selanjutnya adalah peluncuran buku “Inovasi Sains untuk Pembangunan Perbatasan Indonesia” yang diinisiasi oleh Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara (Forpertas) yang beranggotakan 11 (sebelas) Perguruan Tinggi Negeri, dengan koordinatornya Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Buku ini sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Dilanjutkan dengan program pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam rangka mendukung program Reformasi Birokrasi, serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel, dan transparan.
“Setelah peresmian tiga program tersebut, acara akan dilanjutkan dengan Webinar Perbatasan Negara Kokoh untuk Indonesia Tangguh dan Tumbuh,” kata Restuardy, di Kantor BNPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021).
Restuardy mengatakan, pada acara puncak HUT BNPP ke-11, BNPP mengambil tema “Perbatasan Negara Kokoh, untuk Indonesia Tangguh dan Tumbuh”.
Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi masa pandemi Covid-19, sekaligus mempersipkan diri untuk melakukan loncatan pasca Pandemi Covid-19.
Diakui Restuardy penyelenggaraan acara puncak HUT BNPP pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini acara dilakukan secara terbatas, dan memperhatikan protokol kesehatan.
“Namun tentu saja hal ini tidak mengurangi makna dari 11 tahun pengelolaan perbatasan negara sejak diundangkannya UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang diikuti dengan pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Badan ini terdiri dari Pengarah yakni para Menteri Koordinator, Anggota yang terdiri dari 27 K/L, dan Gubernur dan Bupati/Wali Kota daerah perbatasan,” paparnya.
Acara puncak HUT BNPP ke-11 dihadiri secara langsung dan virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP, Pejabat Kementerian/Lembaga Anggota BNPP, Para Gubernur Anggota BNPP serta Pejabat yang membidangi pengelolaan perbatasan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Perbatasan, di 15 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota, serta Camat pada 222 Lokasi Prioritas (Lokpri).
(gas)
Puspen Kemendagri
