Jakarta – Kementeriann Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar “Workshop Konsolidasi Sistem Informasi dan Aplikasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa”. Workshop tersebut diselenggarakan dari tanggal 21 hingga 23 Maret 2022 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya mengatakan, workshop ini diadakan untuk menyukseskan pembinaan pemerintahan desa dalam mendukung program kerja pemerintah.
Ia menjelaskan, Ditjen Bina Pemdes menyelenggarakan fungsi-fungsi di antaranya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa. Termasuk pula di dalamnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, hingga evaluasi perkembangan desa.
“Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Ditjen Bina Pemdes mengelola beberapa data dan informasi yang bersifat elektronik, di antaranya adalah data dan informasi mengenai profil desa dan kelurahan, serta data konsolidasi keuangan desa.
Kedua data dan informasi tersebut, sampai saat ini masih dikelola oleh masing-masing direktorat pada Ditjen Bina Pemdes, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” katanya.
Menurut Yusharto, ada persoalan mendasar yang harus dihadapi dalam pengelolaan data dan informasi saat ini, khususnya yang berkaitan dengan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dan konsolidasi keuangan desa dan aset desa.
Adapun persoalan itu adalah mengenai dukungan infrastruktur yang kurang memadai, di antaranya terkait dengan kapasitas server.
“Belum adanya data center sebagai sumber dasar penyediaan command base yang bisa dijadikan pusat informasi dan data di lingkungan Ditjen Bina Pemdes, sehingga informasi data masih dikelola di masing-masing direktorat,” ujarnya.
Untuk itu, kata Yusharto, melalui workshop ini akan dirumuskan langkah strategis dalam menyelaraskan dan mengkonsolidasi sistem informasi dan berbagai aplikasi yang digunakan.
Diharapkan dengan efektifnya pengelolaan kebutuhan data dan informasi akan dihasilkan layanan yang cepat, tepat, dan akurat.
Di samping itu, keberadaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) diharapkan juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas belanja, baik pengembangan ekonomi lokal, pelayanan dasar, maupun pengurangan angka kemiskinan.
Sebagai informasi, dalam workshop ini turut hadir di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB Ashari; perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota setempat; serta camat dan kepala desa terpilih di NTB. (gas).
Puspen Kemendagri
