Jambi – Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos.M.H, menyampaikan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Sabtu (26/03/2022).
Dikatakan Gubernur Al Haris, LKPJ merupakan progress report terhadap capaian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021, sekaligus melihat sejauh mana capaian pembangunan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan ditahun mendatang.
LKPJ itu memiliki makna sangat strategis, diharapkan lebih transparan memberikan informasi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada publik, DPRD Provinsi Jambi bersama pemerintah Provinsi Jambi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan komplementer.
Melalui mekanisme, progres dan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan dapat dicermati dan dilakukan penilaian oleh DPRD, pada tahapan berikutnya dapat memberikan pandangan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kondisi makro Jambi sebagai gambaran awal terhadap capaian kondisi aktual berdasarkan sumber data BPS, terhadap pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 yang tumbuh positif dan semakin membaik diangka 3,66 persen berada diposisi ke dua tertinggi di Sumatera, katanya.
Capaian kondisi Jambi saat ini patut disyukuri karena ditengah pandemi Covid-19 Provinsi Jambi mampu mendorong peningkatan nilai indeks pembangunan manusia (IPM), dimana indikator tersebut terus mengalami kemajuan ditandai dengan meningkatnya capaian Tahun 2021 sebesar 71,63.
Angka itu meningkat sebesar 0,34 poin dibanding Tahun 2020 sebesar 71,29 dapat dikatakan berada pada level tinggi, ujarnya.
Terkait dengan peningkatan nilai tambah, kondisi perekonomian Jambi Tahun 2021 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, yang menyumbang sebesar 31,56 persen dan sektor ini terbukti mampu tumbuh meskipun ditengah lesunya perekonomian dan aktivitas ekspor impor karena belum pulih total akibat Covid-19.
Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan produksi kelapa sawit dan kenaikan harga CPO di pasar global, serta peningkatan yang signifikan pada produksi serta ekspor pinang dan kopi, katanya.
Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, tergambar dari capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi Jambi terus membaik, berada pada angka 61,5 atau meningkat 1,22 poin dibanding tahun sebelumnya.
Salah satu faktor pengungkit yang turut menyumbang peningkatan indeks itu adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Jambi terus mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut, katanya. (Adv)
