Jambi – Diklat Pelatihan PUG, PP Dan PUHA yang diikuti perwakilan peserta dari 11 Kabupaten Kota Se Propinsi Jambi yang digelar Dinas Pemberdayaan dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Propinsi Jambi selama 3 (tiga) hari mulai Hari Minggu-Selasa (4-6/8) di Hotel Odua Weston Jambi resmi ditutup, Selasa (6/8).
Diklat pelatihan diikuti perwakilan dari Kabupaten/Kota Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Akademisi, Organisasi Perempuan dan Media Massa. Diklat selain mendengarkan pemaparan dari narasumber dari Deputi Kementerian PP dan PA dan DP3AP2 Propinsi Jambi juga membahas pembentukan Forum PUSPA di daerah masing-masing.
11 Kabupaten/Kota sepakat membentuk Forum Partisipasi Masyarakat untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka diperlukan peran serta dari semua elemen masyarakat.
Kadis DP3AP2 Propinsi Jambi, Dra.Luthpiah, yang diwakili Sekdin Rasjid dalam sambutananya mengharapkan kepada seluruh peserta dapat memahami apa yang diberikan oleh narasumber selama pelatihan digelar.
“Kepada seluruh peserta agar kiranya dapat memahami dan mengemplementasikan didaerahnya masing-masing yang disampaikan oleh nara sumber,”harapnya.
Selain itu kepada peserta untuk segera membentuk Forum PUSPA didaerahnya masing-mading sesuai kesepakatan sehingga pada tahun 2020 program kerja sudah bisa dijalankan.
Dengan terbentuknya Forum PUSPA yang bersenergi dengan lembaga dan insansi terkait persoalan yang dihadapi perempuan dan anak baik KDRT, pelecehan sexsual dan kesenjangan ekonomi bisa ditangani lebih baik lagi.
“Penanganan persoalan perempuan dan anak selain dari pemerintah akan lebih efektif lagi memerlukan peran aktif masyarakat,”katanya.
Selain itu diharapkan kepada semua elemen masyarakat juga ikut membantu program dari Kementerian PP dan PA yaitu Three Ends, yakni End Violence Against Women and Children (Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak); End Human Trafficking (Akhiri Perdagangan Manusia), dan End Barriers To Economic Justice (Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap perempuan). (gas).
