Merangin – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Merangin 2026 akan digelar pada hari Rabu, 25 November 2026. Pelaksanaan tahun ini menjadi yang pertama di Provinsi Jambi yang menerapkan sistem e-voting.
Sesuai rencana sebanyak 24 desa di 14 kecamatan dijadwalkan mengikuti Pilkades serentak, namun sesuai informasi ada satu desa batal, yaitu Desa Tuo, sehingga menjadi 23 desa
Terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tidak luput mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan agar berjalan bersih dan berintegritas, jangan sampai demokrasi desa dibeli.
“Dalam rangka pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Merangin, Korsup KPK mengingatkan bahwa Pilkades bukan sekadar proses demokrasi untuk memilih pemimpin desa, tetapi juga merupakan momentum penting untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas sejak awal,” kata Uding Juharuddin Kasatgas Korsup Wilayah 1 KPK menyampaikan ke media, Minggu (22/11/2026).
Lanjut Uding menyampaikan, oleh karena itu, seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkades harus dilaksanakan secara transparan, objektif, jujur, adil, dan akuntabel.
Pertama memastikan seluruh proses, mulai dari persiapan, pendataan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil, berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa intervensi, konflik kepentingan, maupun praktik transaksional yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi.
Kedua, agar seluruh pihak, khususnya panitia penyelenggara, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta para calon kepala desa, menjaga integritas dan menjauhkan diri dari segala bentuk praktik korupsi.
“Hindari politik uang (money politics), penyalahgunaan kewenangan, manipulasi data pemilih, penggunaan fasilitas dan anggaran negara untuk kepentingan calon tertentu, serta segala bentuk pemberian atau penerimaan yang bertujuan memengaruhi pilihan masyarakat,”tegas Uding.
Ia mengingatkan setiap penggunaan anggaran Pilkades harus dikelola secara tertib, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai proses yang seharusnya melahirkan pemimpin desa justru menjadi pintu masuk praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Ketiga, Pilkades Serentak di Kabupaten Merangin dapat menjadi contoh praktik demokrasi di tingkat desa yang sehat, bermartabat, dan berintegritas. Kepala desa yang terpilih harus menyadari bahwa jabatan merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan sarana memperkaya diri, keluarga, kelompok, maupun pihak-pihak tertentu.
Bangun komitmen sejak awal untuk mengelola keuangan dan aset desa secara transparan, melaksanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi dan pungutan liar.
“Ingat, integritas seorang kepala desa tidak hanya diuji pada saat proses pemilihan, tetapi justru dibuktikan setelah terpilih, melalui keputusan, kebijakan, dan pengelolaan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi,”tugasnya.
Diketahui Pelaksanaan Pilkades Serentak berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 238/DPMD/2026. (tugas/Iqbal).
.












