Realisasi Investasi Provinsi Jambi Tahun 2019 Lampaui Target
Jakarta – Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan, Pemerintah Provinsi Provinsi Jambi bekerjasama dengan semua pihak terkait terus berupaya untuk meningkatkan investasi di Provinsi Jambi, terutama dengan memberikan kemudahan dalam perizinan. Dan, upaya yang dilakukan tersebut membuahkan hasil, realisasi investasi di Provinsi Jambi tidak hanya mencapai target, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi investasi Provinsi Jambi tahun 2019 mencapai Rp5,2 triliun, melampaui target yang ditetapkan (target Rp4,4 triliun). Hal itu dikatakan Fachrori saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 untuk Indonesia Maju yang dibuka Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo, Kamis (20/2), di Grand Ballroom Ritz-Carlton Pasific Place, Jakarta.
Rakornas bertema “Investasi untuk Indonesia Maju” dihadiri para pemangku kepentingan (stakeholder), mulai dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, bupati, wali kota, Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Rakornas membahas berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam rangka memfasilitasi investasi di daerah diisi serangkaian diskusi, yang menampilkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Idham Aziz, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Dalam sesi wawancara, Gubernur Jambi Fachrori Umar menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai investasi di Provinsi Jambi. “Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa saat ini nilai investasi terbesar itu berasal dari sektor swasta yaitu sekitar 77 persen. Peran pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak terlalu besar. Porsi belanja negara dari APBN dan APBD terhadap PDB sebesar 23 persen, sisanya digerakkan oleh sektor swasta. Untuk itu, kita selaku pemerintah daerah diminta untuk terus mendorong investasi yang berasal dari swasta. Salah satu kunci utama untuk meningkatkan investasi adalah dengan memberikan pelayanan kepada investor, yakni dengan memberikan kemudahan perizinan. Semakin mudah proses pengurusan administrasi dan birokrasi, maka para investor akan semakin banyak yang berminat untuk berinvestasi. Dengan adanya investasi, diharapkan terjadi pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Fachrori.
Fachrori menjelaskan, investasi di Provinsi Jambi tahun 2019 telah melampaui target, tahun 2019 investasi di Provinsi Jambi mencapai Rp5,2 triliun dari Rp4,4 triliun yang ditargetkan. “Investasi di Provinsi Jambi diharapkan akan terus meningkat sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi bagi Provinsi Jambi, terutama bagi pengurangan angka pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” terang Fachrori.
Pj.Sekda Provinsi Jambi, H.Sudirman,SH,MH, dalam sesi wawancara menambahkan, pemerintah terus melakukan peningkatan pelayanan bagi investor yang akan berinvestasi di Provinsi Jambi. ”Menjadi penting apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dimana pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada prinsipnya diminta untuk memberikan kemudahan bagi yang ingin berinvestasi di daerah, dengan menyederhanakan birokrasi dan memudahkan masuknya investasi akan berimbas bagi pertumbuhan ekonomi dan berimbas untuk mengurangi pengangguran. Alhamdulilah, tahun 2019 kita mempunyai target investasi Rp 4,4 triliun dan saat ini pada posisi Rp5,2 triliun, ini artinya kita telah melakukan kemudahan untuk investasi, dan kita akan terus melakukan agar investasi yang masuk ke Indonesia khususnya ke Jambi akan terus dipermudah,” ungkap Sudirman.
Sebelumnya, dalam arahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya dunia usaha bagi ekonomi Indonesia. Presiden meminta agar semua pihak mendorong dunia usaha karena selama ini mereka yang menggerakkan ekonomi. “Saat ini, banyak negara yang kesulitan menarik modal dari swasta, terutama asing ke negaranya. Padahal masuknya modal asing akan memompa perputaran uang di dalam negeri. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh tinggi. Begitu juga dengan provinsi, kabupaten/kota, semakin banyak arus modal masuk akan semakin banyak perputaran uang di provinsi/kabupaten/kota yang kita miliki. Teori dasarnya seperti itu, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat,” tutur Jokowi.
Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pencapaian target investasi di tahun 2020 sangat berat, yakni Rp886 triliun dengan rincian Rp246,3 triliun untuk penanaman modal sekunder. “Target investasi tahun 2020 itu yakni Rp886 triliun, ini memang cukup berat, tetapi harus kita laksanakan, tantangan terberat adalah isu global, salah satunya adalah merebaknya wabah corona yang masih menjadi masalah utama dunia dan dapat berdampak pada investasi di Indonesia,” tegas Bahlil. (Adv)
