Jambi – Kampanye 16 hari anti Kekerasan terhadap Perempuan merupakan Kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.
Setiap tahunnya kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 25 November yang merupakan Hari internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan hari Hak Asasi Manusia internasional.
Aktivitas ini dicetuskan pada Women’s global Leadership Institute pertama tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women’s global Leadership.
Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara Kekerasan terhadap Perempuan dan Hak Asasi Manusia, serta menekankan bahwa Kekerasan terhadap Perempuan merupakan salah satu bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia
“Aliansi Perempuan Merangin (APM) Sejak tahun 2010 bersama NGO dan para mitra di seluruh Indonesia mendedikasikan penyelenggaraan Kampanye 16 HAKTP untuk mengajak elemen negara dan masyarakat untuk mengenali dengan cermat persoalan kekerasan terhadap perempuan baik akar masalah maupun konsekwuensinya bagi perempuan korban, sehingga dapat menanganinya dengan komprehensif,”kata Marsiyam Direktur APM Jambi menyampaikan ke media, Sabtu (21/12/2024).
Marsiyam mengatakan seperti tahun – tahun sebelumnya, pada tahun 2024 APM Jambi merayakan dengan berbagai kegiatan. Tepat di tanggal 25 November sebagai hari pertama kampanye dan Hari Penghapusan KTP, APM bersama anggota Konsorsium PERMAMPU dari 8 Provinsi di Pulau Sumatra merayakan secara Hybrid.
Secara khusus kegiatan ini menyoroti situasi kepemimpinan perempuan akar rumput dalam penghapusan berbagai bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di wilayah melalui dialog dengan para Calon Bupati/Walikota dan Gubernur yang menghasilkan kontrak politik yang telah ditandatangani oleh Pasangan Calon Kepala Daerah.
Untuk tingkat Provinsi Jambi, perayaan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2024 ini berbeda dengan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2024 ini APM Jambi merayakan bersama 17 jaringan NGO lainnya yang ada di Provinsi Jambi. Dari segi aksi kolektif, hal ini sangat baik, karena akan semakin di dengar dan di perhitungkan oleh masyarakat maupun stakholders terkait dalam menyuarakan hak – hak perempuan dan kelompok marjinal lainnya.
“Secara teknis, kegiatan sangat menarik dan tidak monoton. Di kemas dalam bentuk Kampanye public, Flashmob HAKTP, Penyuluhan/edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan, mengenali dan melaporkan kekerasan, Pembukaan posko pengaduan termasuk Bilik Konseling, Pameran produk UMKM yang dipromosikan oleh kader-kader perempuan dari Mitra INKLUSI Poros Jambi serta jaringan mitra lainnya,”ujar Marsiyam.
Pada hari berikutnya di lanjutkan dengan audiensi ke pemerintah Provinsi Jambi bersama mitra INKLUSI poros Jambi, kegiatan audiensi ini bertujuan untuk membangun komunikasi langsung dengan para stakeholder terkait guna memperkuat dukungan terhadap kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP). (tugas)
