Photo : Uding Juharuddin Kepala Kasatgas Korsup Wilayah 1 KPK
Jambi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) secara intensif mendorong perbaikan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) sebagai upaya pencegahan korupsi secara sistemik.
Pengelolaan aset daerah harus memenuhi 4 (empat) aspek utama, yaitu tertib administrasi melalui pencatatan dan pembukuan yang lengkap serta akurat; tertib hukum melalui kelengkapan dokumen kepemilikan yang sah, termasuk STNK dan BPKB kendaraan atas nama pemerintah daerah; tertib fisik dengan memastikan seluruh aset berada dalam penguasaan pemerintah daerah; serta tertib pemanfaatan agar seluruh aset digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
“Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, KPK akan terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk menginventarisasi, menertibkan, mengamankan, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah,”kata Uding Juharuddin Kepala Kasatgas Korsup Wilayah 1 KPK menyampaikan ke media, Senin (16/11/2026).
Lanjut Uding menyampaikan, upaya ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan administratif dan legalitas aset, tetapi juga membangun sistem pengelolaan dan pengawasan yang mampu menutup celah penyimpangan, mencegah penguasaan aset secara tidak sah, serta memastikan setiap aset daerah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
KPK menegaskan bahwa pendekatan utama yang dikedepankan adalah pencegahan melalui perbaikan sistem dan penguatan tata kelola. Namun, apabila langkah pencegahan, peringatan, dan rekomendasi perbaikan tidak diindahkan, serta ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana korupsi, KPK tidak akan ragu mengambil langkah lebih lanjut sesuai kewenangannya.
Oleh karena itu, seluruh kepala daerah, pejabat pengelola barang, dan pihak terkait diingatkan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab dalam menjaga aset daerah.
“Aset daerah adalah kekayaan publik yang harus dilindungi dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,”jelasnya. (tugas/Iqbal)











