Bali – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto menyebutkan hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu dimensi penting dalam tata kelola keuangan pemerintah.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK menjadi nilai penting dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang mesti dicapai pemerintah daerah (Pemda).
Dalam agenda bertajuk Bimbingan Teknis (Bimtek) IPKD yang berlangsung di Bali, Jumat (10/6/2022) itu, Eko sempat menanyakan Pemda ihwal capaian predikat Opini WTP dari BPK. Eko ingin memastikan Pemda dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah hingga memperoleh opini dari BPK tersebut.
“Mari Bapak dan Ibu, ini (mendapatkan opini BPK) kita ikuti. Kita kerja secara objektif, sehingga kita benar-benar mengetahui kondisi daerah kita. Apakah kondisi keuangan kita sudah baik, atau masih memerlukan perbaikan, atau masih sangat memerlukan perbaikan,” tambah Eko.
Dirinya melanjutkan, opini dari BPK tersebut merupakan salah satu dimensi dari lima dimensi lain dalam pengukuran IPKD yang disusun BSKDN.
Kelima dimensi lainnya yakni kesesuaian dokumen perencanaan dengan anggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, dan kondisi keuangan daerah.
Eko mengatakan, dengan memaksimalkan kinerja dalam masing-masing dimensi, Pemda bakal mendapatkan hasil yang baik dalam IPKD. Menurut Eko, hal itu merupakan upaya penting untuk mendorong pembangunan daerah dan bangsa secara umum.
“Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel adalah kontribusi kita untuk pembangunan daerah. Tidak mungkin Indonesia ini akan maju, jika 34 provinsinya tidak maju,” tandasnya.
Senada dengan itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Pemerintah Provinsi Bali I Made Gunaja mengatakan Bimtek yang diadakan tersebut akan meningkatkan pemahaman Pemda tentang tata kelola keuangan yang baik.
“Saya memandang Bimtek ini sangat penting dan strategis dilakukan, karena dengan Bimtek akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kapasitas dan potensi aparatur di daerah, khususnya terkait substansi dan aplikasi IPKD,” pungkasnya. (gas).
Puspen Kemendagri
