Jakarta – Setelah tujuh seri penyelenggaraan program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas), hari ini, Selasa (16/11/2021) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar seri kedelapan executive briefing yang merupakan seri terakhir kegiatan tersebut.
Sebagai upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi, seri ke-8 ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron beserta jajaran untuk pejabat Kementerian Sosial RI, secara luring di Gedung Merah Putih KPK pukul 09.00 – 12.00 WIB.
Menteri Sosial Tri Rismaharini, Sekjen Kemensos Harry Hikmat, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar, Dirjen Perlindungan Jaminan dan Sosial Pepen Nazarudin, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, serta Kaban Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Hartomo Laras beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir.
KPK memandang Kemensos sebagai salah satu kementerian yang memiliki peran penting dan strategis. Sejumlah kajian sistem telah dilakukan KPK termasuk di masa pandemi ini. Salah satunya terkait kajian tata kelola bantuan sosial (bansos) di tahun 2020.
KPK dan Kemensos juga telah berkolaborasi dalam penanganan keluhan terkait bansos dengan memanfaatkan aplikasi JAGA Bansos yang diinisiasi KPK.
Sejumlah rekomendasi KPK terkait penyelenggaraan bansos termasuk di dalamnya terkait penataan data telah disampaikan dan ditindaklanjuti Kemensos. Antara lain KPK sempat menyoroti terkait kualitas data penerima bantuan sosial, transparansi data, dan pemutakhiran data.
KPK berharap dengan dilakukannya penguatan antikorupsi kepada jajaran Kemensos RI melalui program PAKU Integritas dapat menjadi benteng dan bekal dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas. Demikian juga dengan peran pasangan masing-masing untuk mendukung terciptanya budaya antikorupsi yang dimulai dari keluarga.
PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga.
Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara.
Program PAKU Integritas melibatkan total 10 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kelautan dan Perikanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Perdagangan, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kesepuluh kementerian/lembaga ini mewakili lima fokus area KPK pada periode ini, yaitu terkait sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, politik, dan pelayanan publik. (gas).
