Jakarta – Pemerintah daerah (pemda) harus membangun tata kelola pemerintahan dan infrastruktur wilayah yang bisa menjawab tantangan zaman.
Upaya ini salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI). Dengan begitu, diyakini kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terpenuhi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan, seluruh kota di belahan dunia telah mengusung konsep dan merancang pembangunan wilayah dengan berbagai perangkat digital.
Langkah ini untuk menjadikan wilayahnya sebagai kota pintar atau smart city. Upaya ini diyakini semakin mampu memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik.
Penggunaan teknologi baru, lanjut Safrizal, juga bisa menjadi solusi terhadap sejumlah persoalan, seperti integrasi transportasi, kesehatan, energi, pengelolaan sampah, dan ekonomi.
Dengan ekosistem digital ini, pemerintah pusat dan pemda bisa lebih mudah mengelola berbagai urusan seperti data kependudukan, tata kota, serta perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat mendukung pembangunan big data pelayanan publik. Dengan demikian, berbagai data pelayanan publik tidak lagi menggunakan dokumen kertas, yang bila dibutuhkan memerlukan waktu pencarian tak sebentar.
“Pemda jadi mudah memantau pergerakan penduduk dan pelaksanaan pembangunan. Dengan pemanfaatan TI dan data digital, pemerintah bisa menunjukkan penggunaan anggaran. Ini akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah,” demikian disampaikannya melalui keterangan tertulis, Selasa (30/11/2021).
Selain itu, sambung Safrizal, sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota secara perlahan telah mengonsep sendiri smart city dengan menyesuaikan kebutuhan wilayahnya.
Ditjen Bina Adwil, tambahnya, telah menunjukkan tiga kota percontohan penerapan smart city, yakni DKI Jakarta, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Makassar.
DKI Jakarta sebagai ibu kota negara masih menjadi rujukan penerapan teknologi, pelayanan publik, pembangunan kota, dan integrasi layanan lainnya.
Sebagai contoh, pemerintah pusat bersama DKI Jakarta dan daerah penyangga, saat ini tengah merancang integrasi berbagai moda transportasi, seperti Transjakarta, JakLingko, commuter line, moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT), dan Transjabodetabek.
Saat ini, para pemangku kepentingan terus merumuskan integrasi layanan tiket dan tarif sehingga mempermudah akses masyarakat dalam bepergian dan berbiaya murah.
Selain itu, lanjut Safrizal, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kota Makkasar tak kalah kreatif dalam berinovasi memberikan pelayanan publiknya.
Banyuwangi, misalnya, yang memiliki salah satu inovasi berupa mall pelayanan publik. Dengan fasilitas ini, masyarakat yang hendak mengurus segala keperluan terkait pemerintahan cukup mendatangi fasilitas tersebut.
“Pemkab Banyuwangi pun telah mampu mengajak masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi. Lewat Smart Kampung, masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya untuk ke sana ke mari mengurus administrasi yang diperlukan. Segala potensi daerah bisa dicatat, dikembangkan, dan dipasarkan,” paparnya.
Dengan satu data itu, kata Safrizal, Pemkab Banyuwangi dengan mudah memetakan kekurangan dan kelebihannya.
Tak hanya itu, daerah tersebut juga mampu menentukan program dan kebijakan secara tepat untuk membenahi kekurangan yang masih dihadapi. Dengan demikian, upaya ini akan bermuara pada makin menggeliatnya perekonomian perdesaan.
“Ini menjadi menahan laju urbanisasi karena masyarakat bisa mendapatkan penghidupan yang layak,” imbuhnya.
Kemudian, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah lama membangun War Room untuk memantau aktivitas dan menerima keluhan masyarakat.
Di tengah pandemi Covid-19, kota itu dengan mudah menambahkan layanan Makassar Recover dalam sistem yang sudah ada. Dengan langkah ini, Pemkot Makassar dapat memantau kondisi kesehatan masyarakat.
“Praktik-praktik yang sudah ada dan baik ini bisa menjadi contoh bahkan direplikasi ke daerah lain. Pemda lain tidak perlu malu menduplikasi, daripada harus menciptakan sendiri dan menelan biaya yang mahal.
Cara ini juga akan meminimalisir banyak aplikasi yang mubazir. Jika bisa diterapkan ke seluruh Indonesia, nantinya bisa dibuat superaplikasi. Tentu kita bicara dan bahas secara bersama-sama terlebih dahulu,” paparnya.
Di lain sisi, kata Safrizal, sebenarnya sudah ada upaya mereplikasi praktik-praktik dan aplikasi yang sudah terbukti membantu pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.
Upaya itu dilakukan, baik dengan prakarsa pemerintah pusat seperti yang dilakukan Kemendagri, maupun secara mandiri melalui kerja sama di antara pemda.
Safrizal menuturkan, untuk memberikan pengetahuan luas tentang smart city dan akses kepada berbagai pihak yang telah lebih dulu menerapkan, pihaknya akan menggelar Integrated Technology Event (ITE) Hybrid Event 2021 yang berlangsung di Surabaya dari 1 hingga 2 Desember mendatang.
Gelaran ini merupakan kolaborasi dari tiga pameran dan forum, seperti Indonesia International Smart City Expo & Forum (IISMEX) yang akan diselenggarakan untuk keempat kalinya. Forum lainnya, yakni Indonesia International Water Expo (IIWEX) dan Indonesia International Waste Expo (IIWAS).
Selain itu, dalam acara ini akan digelar forum diskusi ihwal bagaimana merancang kota cerdas, pameran produk, dan layananan berbasis TI.
“Kami juga siap membantu pemda-pemda untuk bekerja sama dengan kota-kota besar di dunia. Ingat, setiap wilayah punya persoalan, sumber daya, dan tantangan yang berbeda. Jadi belum tentu satu teknologi berhasil di suatu tempat, bisa berguna di wilayah lain. Maka, pemda-pemda juga harus memperkuat dulu riset tentang kebutuhan dasar di masa sekarang dan depan untuk wilayahnya agar penciptaan layanan dan produk bisa tepat sasaran dan guna,” pungkasnya. {gas).
Puspen Kemendagri
