Jakarta – Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) menyambut baik kegiatan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan data kependudukan yang dilakukannya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri).
Disampaikan oleh Ketua IA ITB, Ridwan Djamaluddin, pemanfaatan data kependudukan tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas tata kelola organisasi IA ITB, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemilihan ketua umum IA ITB yang rencananya akan diselenggarakan 26-27 Maret 2021.
“Kami akan menyelenggarkan pemilihan Ketua Umum IA ITB dengan banyaknya anggota kurang lebih 1100 ribu. Rencananya kami akan lakukan secara elektronik sehingga membutuhkan basis data yang kuat,” ujar Ridwan, di acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan NIK dan KTP-el antara IA ITB dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Jakarta, Jumat (05/03/2021).
“Dengan kerja sama pemanfaatan ini, kami masuk satu langkah lebih maju dalam tata kelola organisasi yang tadinya tradisional. Harapannya tingkat keabsahan pemilihan ketua umum IA ITB dapat menjadi lebih baik,” tutur Ridwan menambahkan.
Selain itu, lanjut Ridwan, pemanfaatan NIK dan KTP-el dinilai dapat memancing peningkatan partisipasi anggota IA ITB dalam pemilihan ketua umum menjadi dua kali lipat atau lebih. Pasalnya, proses verifikasi menjadi lebih cepat dan lebih efisien.
“Kerja sama ini juga membuat kami menjadi ikatan alumni pertama di Indonesia yang memanfaatkan data kependudukan. Ini akan kami laporkan juga kepada pimpinan ITB untuk mungkin ditindak lanjuti kepada mahasiswa, karena mahasiswa yang perlu didata itu banyak sekali termasuk untuk program beasiswa dsb,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengapresiasi itikad IA ITB dalam memanfaatkan data kependudukan.
“Saya mengapresiasi langkah yang diambil IA ITB dalam melakukan kerja sama pemanfaatan NIK dan KTP-el ini. Ini akan mendorong ikatan-ikatan alumni lainnya, atau bahkan lembaga pendidikan secara lebih luas untuk mau menggunakan data kependudukan,” ujar Zudan Arif. (gas)
Puspen Kemendagri
