Baca Jambi – Memasuki tahun terakhir Jambi Tuntas, Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun ini (2020) akan melakukan percepatan pembangunan khususnya dalam bidang infrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan perekonomian masyarakat Jambi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, M Fauzi berujar, Pemprov pada saat ini terus melakukan rapat bersama DPRD Provinsi Jambi dan Komisi V DPR RI. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk membangun Jambi.
“Kita (Dinas PUPR Provinsi Jambi, red) sangat mendukung program-program besar, terutama Ujung Jabung. Bahkan kita sudah turun bersama-sama dengan Komisi V DPR RI terus dengan DPRD Provinsi Jambi juga turun,” ungkap Fauzi, Jumat (18/1/) menyampaikan keawak media
Pembahasan lanjutan tersebut, Fauzi bilang, sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU atau pernyataan sikap Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung sejumlah program -program atau Mega Proyek, salah satunya pembangunan Ujung Jabung yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
“Dan saat ulang tahun Jambi, itukan sudah ada pernyataan sikap baik dari Gubernur maupun DPRD Provinsi Jambi, Komisi V DPR RI dan juga sejumlah Bupati dengan menandatangani MoU untuk mendukung pembangunan Ujung Jabung,” kata Fauzi.
Fauzi juga mengaku, sebagai bentuk keseriusan dan kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi dalam melakukan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, pihaknya telah melakukan perencanaan pada 2018 lalu diantaranya dengan melakukan baik pelebaran hingga membuka akses jalan yang baru.
“Pemprov melalui Dinas PUPR sangat siap untuk membangun Ujung Jabung, dan DPR pun mendukung. Makanya jalan menuju Ujung Jabung menjadi prioritas kita. Dari tahun 2018 lalu kita sudah bergerak kesitu, untuk tahun ini (2020) kita juga menganggarkan khusus Desa Simpang menuju Ujung Jabung. Kita akan membuka jalan dengan ditopang anggaran lebih kurang Rp 40 Miliar,” tutur Fauzi.
Ia menyampaikan dari prosesi lainnya itu dari Muara Sabak ke Desa Simpang, kita juga anggarkan disitu. Bahkan satu satunya ditunjang dengan DAK kurang lebih Rp70 Miliar. Itu grand total semuanya.
“Sementara untuk pembebasan lahan sendiri, Fauzi mengaku pihaknya telah menganggarkan dana APBD sebesar Rp 29 Miliar. Yang tahapannya telah sampai dengan KJBP. “Kalau KJBP telah ditetapkan kita akan bayar,” ucap Fauzi.
Tak sampai disitu, Fauzi juga membeberkan penyebab tidak rampungnya atau tertundanya proses pembebasan lahan sepanjang 20 kilometer di Desa Simpang menuju Muarasabak pada 2018 lalu adalah bukan salah pemerintah melainkan lambannya proses di BPN.
“Target pembebasan sepanjang 20 kilo meter kemaren itu bukan tidak selesai tapi ada kendala di BPN yakni ada pergantian pejabat dan banyak lainnya lagi. Berarti kalau tugas pemerintah sendiri ini sudah selesai,” bebernya.
Selain Ujung Jabung, Dinas PUPR Provinsi Jambi juga mendorong beberapa Mega Proyek lainnya di Jambi agar masuk belanja APBN diantaranya jalan tol Jambi-Rengat dan merealisasikan pembangunan Jembatan Batanghari III yang terletak di Kabupaten Muarojambi.
“Mega Proyek lainnya juga, hingga saat ini kita terus mengusahakan terealisasinya jalan tol Jambi-Rengat dan Jembatan Batanghari III. Itu Mega Proyek yang kita dorong belanja APBN. Dan itu sudah kita bicarakan bersama Komisi V DPR RI utusan Jambi, dan juga kepada Anggota Komite 4 DPD,” paparnya.
Sebagai bentuk keseriusan Pemprov Jambi dalam mewujudkan Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah maju dan berkembang di Indonesia, Dinas PUPR Provinsi Jambi, kata Fauzi, kembali diundang oleh Komisi V DPR RI.
“Dalam waktu dekat ini, kita juga diundang Komisi V DPR RI untuk melakukan rapat pembahasan. Hal ini bertujuan untuk memantangkan Mega Proyek tersebut,” tambah M Fauzi.
