Photo : Tessa Mahardika Sugiarto Juru Bicara KPK
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 21 orang sebagai Tersangka dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.
Penetapan Tersangka disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada media, Jumat (12/7/2024) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan
“KPK telah menetapkan 21 Tersangka, yaitu 4 Tersangka sebagai Penerima dan 17 lainnya sebagai Tersangka Pemberi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan dari 4 orang Tersangka penerima suap terdiri dari 3 orang merupakan orang penyelenggara negara dan 1 orang staf penyelenggara negara.
Sementara untuk 17 tersangka pemberi suap, terdiri dari 15 diantaranya adalah pihak swasta dan 2 orang lainnya dari Penyelenggara Negara.
“Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup,” ujarnya.
Tessa Mahardika menerangkan penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.
“Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dan kawan-kawan oleh KPK pada Desember 2022,” kata Tessa.
Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simanjuntak hukuman 9 tahun kurungan penjara dalam kasus korupsi Hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim Tahun Anggaran 2021.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan bahwa sejak tanggal 8 Juli sampai dengan 12 Juli 2024 (sampai saat ini), KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik dan, Blitar, dan beberapa lokasi di Pulau Madura yaitu di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten. Sampang dan Kabupateb Sumenep.
Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan diantaranya berupa uang kurang lebih Rp380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kuitansi dan catatan penerimaan uang bernilai milyaran rupiah, bukti setoran uang ke Bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, Copy sertifikat rumah dan dokumen-dokumen lainnya serta barang-barang elaktronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya yang diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik
“KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya,”imbuhnya. (tugas).
