Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar membentuk lembaga yang menjalankan urusan ekonomi kreatif.
Penandatanganan ini dilakukan Mendagri bersama Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.
Adapun SKB tersebut mengatur tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Guna Penyelenggaraan Sub-Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif. Penandatanganan ini berlangsung pada Rapat Koordinasi Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan, keberadaan lembaga ini penting agar urusan ekonomi kreatif dapat berjalan dengan baik di daerah. Terlebih pengembangan ekonomi kreatif menjadi bagian dari Asta Cita atau delapan misi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. “Kalau sudah ada lembaga, kita sesuaikan. Sudah ada kriterianya di sini, dalam MoU (SKB) ini,” jelasnya.
Dia mengatakan, SKB menjadi dasar hukum bagi Pemda dalam membentuk lembaga yang mengorganisasi urusan ekonomi kreatif. Hal ini termasuk menjadi dasar Pemda dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembentukan lembaga tersebut.
“Sehingga ketika diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), kok ada anggaran ekonomi kreatif? Dasar hukumnya apa? SKB. Itulah pentingnya kita membuat [penandatanganan SKB] hari ini,” jelasnya.
Dirinya mengimbau kepada Pemda agar memperhatikan poin-poin yang tertuang dalam SKB. Pihaknya juga bakal mengevaluasi upaya daerah dalam membentuk lembaga tersebut. Mendagri berpesan kepada Kementerian Ekonomi Kreatif agar dapat membangun iklim kompetitif di daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif dengan menggelar ajang penghargaan.
“Saya yakin kalau sudah seperti itu, dan pelaku-pelaku ekonomi kreatifnya semua diundang bersama dengan sejumlah kepala daerah yang berprestasi, ini kami kira akan membuat gelombang [upaya mengembangkan ekonomi kreatif] itu akan jadi besar,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan, penandatanganan SKB merupakan langkah awal dalam mengatasi tantangan kelembagaan ekonomi kreatif di daerah.
Dia menegaskan, Pemda memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Berdasarkan data yang dikantonginya, masih sedikit daerah yang memiliki lembaga dengan fungsi menjalankan urusan ekonomi kreatif.
“Inilah salah satu isu kelembagaan yang menjadi pembicaraan kami dengan Bapak Mendagri, dan mudah-mudahan ke depan nomenklatur ekonomi kreatif semakin banyak di berbagai daerah,” jelasnya. (tugas).
