Jambi – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi telah selesai melaksanakan kegiatan Penilaian Pelayanan Publik di tahun 2022 terhadap Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Jambi.
Penilaian dilakukan di 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten, 2 (dua) Pemerintah Kota, dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi dinilai secara komprehensif terkait pelayanan publik yang diberikan oleh asesor dan enumorator Ombudsman Jambi.
Dari pelaksanaan penilaian tersebut, sebanyak 2 (dua) Pemda di Jambi berhasil meraih 10 besar secara nasional.
Adapun 2 (dua) Pemerintah daerah yaitu Provinsi Jambi meraih peringkat ke 7 (tujuh) dari 34 provinsi di Indonesia dan Kabupaten Tebo meraih peringkat ke 10 (sepuluh dari) dari 415 kabupaten yang ada di Indonesia.
Untuk Pemerintah daerah se-Provinsi Jambi secara keseluruhan hasil penilaiannya yaitu :
1. Provinsi Jambi nilai (89.62) Zona Hijau/Kualitas Tertinggi
Tingkat Kota ::
1. Kota Jambi nilai (89.59) Zona Hijau/Kualitas Tertinggi
2. Kota Sungai Penuh (86.05) Zona Hijau/Kualitas Tinggi
Tingkat Kabupaten :
1. Kabupaten Tebo nilai (92.50) Zona Hijau/Kualitas Tertinggi
2. Kabupaten Batanghari nilai (92.03) Zona Hijau/Kualitas Tertinggi
3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur nilai (87.43) Zona Hijau/Kualitas Tinggi
4. Kabupaten Kerinci nulai (87.31) Zona Hijau/Kualitas Tinggi
5. Kabupaten Sarolangun nilsi (84.38) Zona Hijau/Kualitas Tinggi
6. Kabupaten Muaro Jambi nilai (82.17) Zona Hijau/Kualitas Tinggi
7. Kabupaten Bungo nilai (80.41) Zona Hijau/Kualitas Tinggi
8. Kabupaten Tanjung Jabung Barat nilai (79.80) Zona Hijau/Kualitas Tinggi
9. Kabupaten Merangin nilai (73.88) Zona Kuning/Kualitas Sedang
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Abdul Rokhim, mengatakan bahwa nilai ini merupakan hasil gabungan berbagai aspek penilaian pelayanan publik.
“Aspek penilaian publik yang kami nilai meliputi kompetensi penyelenggara, sarana dan prasarana, pengelolaan pengaduan, dan kepuasaan masyarakat,” ujarnya pada Jumat (30/12/2022).
Rokhim menyebutkan penilaian tahun ini terdapat perubahan yang mana ada tambahan sampel penilaian dibanding tahun lalu.Tambahan sampel maupun aspek penilaian ini diharapkan akan menghasilkan hasil penilaian yang komprehensif.
“Obyek penilaian tahun ini yakni Dinas PTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, Puskesmas, serta yang baru yakni Dinas Sosial,” sebutnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Saiful Roswandi, menyebutkan bahwa hasil penilaian itu sedapatnya bisa dipertahankan atau ditingkatkan tahun depan.
“Kita terus dorong agar pelayanan publik di pemda terus ditingkatkan. Berharap zero komplain dan aduan ke Ombudsman. Kalaupun ada aduan harus responsif dan cepat diselesaikan,” harapnya
Sebagai catatan, di tahun ini masih ada tiga laporan yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Dua diantaranya sebagai terlapor Dinas Pendidikan Provinsi dan satu Pemda Bungo.
“Untuk tiga laporan tersebut kita sudah serahkan LAHP kepada kepala daerahnya selaku Pembina Pelayanan. Kita minta itu segera ditindaklanjuti. Kalau tidak, maka menjadi catatan buruk di tahun depan,” tutup Saiful Roswandi. (tugas).
