Jakarta – Dalam rangka mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada periode tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mabes Polri dan Mabes TNI melakukan rapat koordinasi di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Rapat koordinasi secara _hybrid_ yang juga diikuti oleh sejumlah Pemerintah Daerah dengan tingkat kerawanan karhutla tinggi itu, sekaligus guna mengecek kesiapsiagaan, baik secara organisatori, personel maupun teknologi dalam meghadapi potensi bencana karhutla ke depan.
“Mengecek, antisipasi dan kesiapan setiap daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Mengecek kesiapan baik secara organisatori, personel maupun teknologi, yang disiapkan untuk mengahadapi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan,” ungkap Menko Polhukam Mahfud MD.
Karhutla menurut Menko Polhukam Mahfud MD tidak hanya berdampak pada kesehatan, ekonomi, kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.
Mahfud tidak ingin hal itu terjadi, meski dalam kurun waktu dua tahun terakhir hal itu tidak terjadi dan karhutla dapat diantisipasi dengan baik.
Dari hasil monitoring dua arah dari Graha BNPB dengan seluruh pimpinan daerah dan unsur forkopimda, Menko Polhukam mewanti-wanti agar segenap komponen yang ada di daerah selalu waspada. Mahfud MD meminta agar seluruh pimpinan daerah selalu berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan langkah antisipatif.
“Saya meminta kepada forkopimda terus waspada. Terus komunikasikan dengan BNPB untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi sesuatu,” kata Mahfud.
Di samping itu, Mahfud MD juga mengatakan bahwa antisipasi dan penanganan karhutla tidak bisa hanya bergantung dari pemerintah saja. Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat penting dan dibutuhkan.
Oleh sebab itu, Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah sudah mengelola keterlibatan masyarkaat untuk bersama-sama mengantisipasi karhutla.
“Pemerintah juga sudah mengelola keterlibatan masyarakat kegiatan untuk bersama-sama mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di dalam berbagai posisi dan tugas yang dibutuhkan pemerintah,” jelas Mahfud.
Pada kesempatan yang sama, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar juga mengingatkan kepada perusahaan swasta agar mengindahkan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan hutan dan lahan untuk berbagai kebutuhan maupun usaha.
Siti Nurbaya memastikan bahwa apabila terdapat perusahaan yang tidak mematuhi aturan dan terbukti membakar hutan atau melakukan tindakan deforestasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam kebijakan pemerintah maka akan dikenai sanksi.
“Enggak ada ampun. Begitu ada hotspot, mereka sudah langsung akan kita beri _warning_. Dan cara-cara _law enforcement_ seperti itu ternyata yang paling baik. Jadi kalau terdeteksi kebakaran di lahan swasta pasti kena,” jelas Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.
Sementara itu menurut Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dalam urusan karhutla, BNPB akan berfokus pada enam provinsi yang kerap kali ditemukan titik hotspot.
Adapun keenam provinsi itu menurut Suharyanto meliputi; Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan dan Riau.
Lebih lanjut, Suharyanto memastikan bahwa pihaknya juga akan melakukan langkah antisipatif kepada provinsi lain apabila memang ditemukan titik api. “Ada enam provinsi prioritas,” ujar Suharyanto.
“Tetapi tidak menutup kemungkinan provinsi lain pun apabila nanti ada kebakaran hutan dan lahan nanti kita juga melaksanakan aksi,” imbuhnya.
Adapun guna mengantisipasi permasalahan karhutla ini, BNPB menurut Suharyanto telah mengambil beberapa skenario mulai dari operasi darat, udara maupun menggunakan teknologi modifikasi cuaca.
Suharyanto menjelaskan, operasi darat ini dilakukan untuk segera memadamkan api sebelum semakin membesar. Operasi ini akan didukung oleh sejumlah lembaga terkait mulai unsur TNI, Polri, KLHK, BPBD dan relawan peduli api.
“Operasi darat. Sebelum api membesar sudah dipadamkan,” jelas Suharyanto.
Selanjutnya, untuk operasi udara, BNPB telah menempatkan sejumlah helikopter di enam titik provinsi prioritas untuk patroli dan _water bombing_.
BNPB akan terus melakukan pendampingan dalam operasi udara tersebut selama masa tanggap darurat karhutla yang dikeluarkan oleh tiap-tiap pemerintah daerah.
“Operasi udara didukung oleh BNPB menggunakan helikopter patroli dan waterbombing,” kata Suharyanto.
Kemudian khusus untuk operasi menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), BNPB menggandeng Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset Nasional (BRIN) dan TNI AU.
Operasi TMC sebelumnya juga dilakukan untuk menghalau hujan dan mempercepat turunnya hujan di wilayah tertentu untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi basah. Sedangkan untuk penanganan karhutla, operasi TMC dilakukan untuk menurunkan hujan di wilayah yang terdampak karhutla.
“Adalagi teknologi modifikasi cuaca, Ini untuk mendatangkan hujan,” pungkasnya. (tugas)
