Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar pertemuan dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut implementasi atas komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia terhadap perangkat rekomendasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC), pada Senin (13/11/2023).
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, dengan meratifikasi UNCAC ini, Indonesia dapat semakin terbuka menjalin bekerja sama dengan negara lain untuk memerangi korupsi.
“Sebab, sejak 20 tahun mengadopsi Konvensi Antikorupsi PBB ini, telah memberikan kontribusi pada reformasi dan pengembangan kebijakan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Terlebih setelah 10 tahun siklus pertama selesai, momentum diskusi ini KPK rasa tepat untuk meninjau perkembangan implementasi UNCAC,” kata Ghufron.
Ghufron menambahkan, korupsi bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan. Sehingga, kata Ghufron, perlu langkah-Iangkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.
“Sejak tahun 1957, pencegahan dan pemberatasan korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan khusus, hingga mengalami perubahan sebanyak 5 (lima) kali. Akan tetapi, perubahan itu tidak membuahkan hasil atau belum memadai, sebab belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi,” ungkap Ghufron.
Pada kesempatan selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap korupsi.
Dia menyampaikan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian yang relevan dengan semangat UNCAC untuk pemulihan aset hasil kejahatan, khususnya korupsi, yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR.
Secara umum, UNODC meninjau kembali implementasi sejumlah pasal pada Bab II dan III UNCAC. Sementara secara khusus, antara lain dalam konteks penguatan integritas pada sektor publik merujuk Bab II Pasal 7 ayat 1, UNODC merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi langkah-langkah tambahan dalam seleksi dan pelatihan individu untuk jabatan publik, yang dianggap rentan terhadap korupsi dan melakukan rotasi jika diperlukan.
Kemudian pada Bab II Pasal 7 ayat 4, UNODC juga merekomendasikan untuk melanjutkan upaya penerapan penuh peraturan mengenai konflik kepentingan (Peraturan AR&BR No. 37 Tahun 2012) dan pengendalian gratifikasi (UU No. 20/2001).
Perlu pula dilakukan pencegahan, deteksi, penegakan hukum dan sanksi administratif terhadap konflik kepentingan, dan penguatan pengawasan terhadap penegakan aturan konflik kepentingan oleh lembaga-lembaga.
Sementara Bab III pada UNCAC menyebutkan pentingnya memiliki sarana untuk mencegah dan menghukum korupsi. Konvensi ini mengharuskan negara-negara untuk memasukkan korupsi sebagai tindak pidana, jika hal ini belum menjadi kejahatan berdasarkan hukum domestik mereka.
Bab III juga berfokus pada sektor publik dan swasta. Penting bagi negara untuk memberlakukan undang-undang yang mengkriminalisasi bentuk aktif penyuapan pejabat publik nasional dan asing dan pejabat organisasi internasional publik.
Bentuk aktif tersebut didefinisikan sebagai janji, penawaran, atau pemberian keuntungan yang tidak semestinya (sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, uang, atau non-uang), baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para pejabat.
Erik Van der Veen, Country Manager and Liaison to ASEAN UNODC berharap dengan penguatan review implementasi UNCAC, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berlangsung maksimal.
“UNODC sangat mendukung Indonesia untuk memberantas korupsi. Adanya diskusi dengan parlementer maupun pemangku kebijakan bertujuan untuk meninjau lagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” ungkapnya. (tugas)
