Jakarta – Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengungkapkan bahwa dirinya akan turut serta turun ke daerah (kabupaten/kota) di Provinsi Jambi dalam rangka mengendalikan inflasi di Provinsi Jambi. Hal itu dikemukakannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 dengan tema Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif, di Grand Sahid Hotel Jakarta, Kamis (25/7/19), yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, H.M.Jusuf Kalla.
Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2019 tersebut, diberikan penghargaan kepada daerah yang berprestasi dalam pengendalian inflasi. Provinsi Jambi mendapat penghargaan tiga besar sebagai Nominasi TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera. TPID Terbaik Tahun 2019 Wilayah Sumatera yakni Provinsi Bengkulu,Jambi, dan Bangka Belitung. Untuk Provinsi Jambi diserahkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.
Fachrori menekankan beberapa poin penting dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2019, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, kemiskinan, pengangguran tinggi termasuk deflasi yang dapat menyebabkan lemahnya semangat pengusaha dalam melaksanakan bisnis. “Beberapa pembahasan yang ada akan ditindaklanjuti khususnya daerah Jambi, sudah saya koordinasikan kepada bupati/wali kota, bahkan tadi sudah bicara dengan Bupati Sarolangun dan Muaro Jambi,” ujar Gubernur Jambi.
Fachrori mengatakan, inflasi menjadi perhatian utama pemerintah karena menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan ekonomi dimana dengan inflasi yang terlalu tinggi menunjukkan kegagalan suatu daerah. “Kita akan mengundang pengusaha, bupati/wali kota dan masyarakat, kita bersama-sama menjaga kondisi inflasi tetap stabi, saya akan turun langsung ke daerah,” tegas Fachrori.
Sebelumnya, dalam sambutannya, Wapres Jusuf Kalla (JK) menjelaskan kenaikan harga barang konsumsi tidak sepenuhnya dapat dikatakan inflasi meskipun hal tersebut menjadi salah satu indikator terjadinya inflasi. “Kalau hanya harga cabe naik bukan inflasi,” ujar H. Jusuf Kalla.
JK menyampaikan, inflasi yang ada Indonesia dapat diibaratkan seperti tekanan darah yang tidak boleh terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. “Kalau inflasi 0 persen seperti di Jepang itu pengusaha tidak semangat, atau deflasi bisa membuat pengusaha bangkrut dan terjadi PHK dan ini harus dijaga agar tetap stabil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah,” jelas JK.
JK mengungkapkan, untuk mengukur kemajuan bangsa ada beberapa indikator penting, salah satunya PDB yang diukur growth (pertumbuhan), kedua inflasi karena inflasi akan menyebabkan daya beli naik atau turun, dan yang ketiga angka kemiskinan. “Inflasi tinggi daya beli turun, kemiskinan pasti naik dan terjadi pengangguran,” kata JK.
Kenaikan satu jenis barang konsumsi tidak sepenuhnya dikatakan telah terjadi inflasi, JK menerangkan pemerintah daerah harus mampu melihat serta menjaga kondisi inflasi ringan yang menjadi patokan bersama. “Inflasi itu harga naik terus-menerus dalam waktu tertentu secara umum akibat adanya ketidakseimbangan uang dan barang,” terang JK.
Sementara Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Darmin Nasution menyampaikan, Rakornas Pengendalian Inflasi 2019 menjadi bahan evaluasi serta tindak lanjut dari hasil sebelumnya. “Rakornas kesepuluh secara berturut dan merupakan forum tertinggi yang mengarahkan kebijakan pengendalian inflasi, dan saat ini telah terbentuk 542 TPID yang dalam tugasnya berkoordinasi kepada TPIP,” kata Darmin Nasution.
Darmin Nasution menjelaskan, Bank Indonesia melalui implementasi strategi 4K dalam mengendalikan inflasi yaitu adanya keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi dan koordinasi yang efektif.
Untuk menjaga kondisi inflasi, Pemda diharapkan berperan aktif mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur serta inovasi penggunaan teknologi informasi dari satu daerah ke daerah lain, yang akan menjadi kunci kesuksesan pengendalian inflasi. “Inovasi dalam teknologi informasi, memperpendek mata rantai dari petani sampai ke konsumen, dan masih terbukanya peluang bisnis modal kerjasama perdagangan antar daerah,” ujar Kepala BI.
Perdagangan antar daerah sudah mulai tumbuh dan diperluas ke daerah-daerah lain termasuk lembaga ekonomi di pedesaan maupun badan usaha milik daerah melalui sinergi, inovasi teknologi informasi, kerjasama perdagangan antar daerah akan memperkokoh tim pengendalian inflasi daerah untuk mencapai sasaran inflasi yang diinginkan. (Adv)
