Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Rapat Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat, Gedung H, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/01/2025).
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan acara ini sangat penting.
“Acara ini diselenggarakan dalam rangka penguatan pembinaan, pengawasan, dan penyamaan persepsi dibidang tata kelola keuangan daerah serta mengevaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” jelas Maurits.
Lebih lanjut Maurits menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.
“Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah. Selain itu, mendorong penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Maurits.
Maurits menjelaskan pentingnya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta mengoptimalkan pendapatan daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang lebih terukur dan tepat sasaran. Hal ini penting diimplementasikan guna mendukung program prioritas nasional.
“Pedoman efisiensi dan efektivitas harus dipastikan memuat parameter indikator kinerja yang benar-benar terukur sehingga menciptakan sistem evaluasi yang digital dan terstandarisasi. Kemudian pentingnya memastikan adanya sinergitas dalam evaluasi penilaian kualitas belanja pemerintah daerah khususnya pada sektor-sektor yang dijadikan sebagai program prioritas nasional,” ujar Maurits. (tugas).
