Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menetapkan 5 (lima) orang sebagai Tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara (PN) atau yang mewakilinya terkait pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021-2024.
“Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara atas Tersangka Sdr. Karna Suswandi (KS) selaku Bupati Situbondo 2021-2025 dan Sdr. Eko Prionggo Jati (EPJ) selaku PPK/Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) sebagai pihak penerima,”jelas jelas Budi Prasetyo Juru Bicara KPK menyampaikan kepada wartawan, Senin (10/12) dalam rilisnya.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan Karna Suswandi dan Sdr. Eko Prionggo Jati telah diputus terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada 31 Oktober 2025.
Jubir KPK Budi menyampaikan. setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian kembali menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap 5 (lima) orang selaku pihak pemberi, yaitu:
1). Sdr. Roespandi (ROS), selaku Direktur CV Ronggo
2). Sdr. Adit Ardian (AAR), selaku Direktur CV Karunia
3). Sdr.Tjahjono Gunawan (TG) selaku Pemilik CV Citra Bangun Persada
4). Sdr. Muhammad Amran Said Ali (MAS) selakuDirektur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari
5). Sdr. As’al Fany Balda (AFB) selaku Direktur PTBadja Karya Nusantara
“Terhadap kelima Tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 4 November 2025 s.d. 23 November 2025.Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK, Merah Putih.Konstruksi Perkara,”jelas Budi Prasetyo.
Adapun konstruksi perkaranya, sebagai berikut :
Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Situbondo menandatangani perjanjian pinjaman daerah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo tahun 2022.
Akan tetapi, dana PEN tersebut batal digunakan, karena Pemkab Situbondo memutuskan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Selanjutnya, dalam proses pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan di Dinas PUPP Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun2021–2024, Sdr. Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo periode 2021-2025 dan Sdr Eko Prionggo Jati selaku PPK/Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo diduga melakukan pengaturan pemenang paket pekerjaan.
Dimana Sdr. Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo meminta “uang investasi” / ijon sebesar Rp10% kepada lima calon rekanannya, yakni: Sdr. Roespandi (ROS), selaku Direktur CV Ronggo, Sdr. Adit Ardian (AAR), selaku Direktur CV Karunia, Sdr.Tjahjono Gunawan (TG) selaku Pemilik CV Citra Bangun Persada, Sdr. Muhammad Amran Said Ali (MAS) selaku Direktur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari dan Sdr. As’al Fany Balda (AFB) selaku Direktur PTBadja Karya Nusantara
Sementara, Sdr. Eko Prionggo Jati (EPJ) selaku PPK/Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo meminta komitmen fee sebesar 7,5%.
Atas pemenangan para tersangka pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo tersebut, Karna Suswandi (KS) bersama-sama dengan Eko Prionggo Jati (EPJ) menerima uang dari masing-masing tersangka dengan total mencapai Rp4,21 miliar.
Perincian total uang mencapai Rp4,21 miliar sebagai berikut
1) Dari Sdr. Sdr. Roespandi (ROS), selaku Direktur CV Ronggo sebesar Rp780,9 juta
2) Dari Sdr. Tjahjono Gunawan (TG) selaku Pemilik CV Citra Bangun Persada, sebesar Rp1,60 miliar
3. Dari Sdr. Adit Ardian (AAR), selaku Direktur CV Karunia, sebesar Rp1,33 miliard.
4) Dari Sdr. Muhammad Amran Said Ali (MAS) selaku Direktur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari
ersama-sama dengan Sdr. As’al Fany Balda (AFB) selaku Direktur PTBadja Karya Nusantara sebesar Rp500 juta.
Atas perbuatannya, kelima tersangka sebagai pemberi diduga telahmelanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Terkait kasus Korups tersebut, Budi Prasetyo menyampaikan Dana PEN merupakan program pemerintah pusat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada pemerintah daerah, untuk memperkuat likuiditas dan menjaga aktivitas ekonomi.
Sementara, DAK atau Dana Alokasi Khusus, merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai kegiatan tertentu di daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.
Di sisi lain, berdasarkan kemampuan fiskal, Kabupaten Situbondo merupakan daerah dengan kapasitas keuangan terbatas serta bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Namun ironisnya, dana yang seharusnya digunakan untuk mempercepat pembangunan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, malah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.
Seharusnya, setiap rupiah dana PEN atau DAK diprioritaskan untuk layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
KPK berharap perkara ini dapat menjadi pemantik bagi Pemkab Situbondountuk melakukan perbaikan tata kelola daerah yang memberikebermanfaatan bagi masyarakat.
5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi. (iqbal/tugas)
