Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pesan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (15/5/2023).
Suhajar menjelaskan, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 12 Mei 2023, realisasi belanja APBD hingga 30 April 2023 sebanyak Rp215,80 triliun atau baru mencapai 16 persen. Padahal mestinya, pada periode itu realisasi anggaran lebih tinggi dari jumlah tersebut.
“Paling tidak serapan anggaran kita ini sudah mencapai antara 25 sampai 27 persen, hari ini kita baru mencapai 16,86 persen,” ujarnya.
Suhajar mengatakan, realisasi yang masih terbilang rendah itu menunjukkan masih banyaknya anggaran yang belum dibelanjakan oleh Pemda. Padahal anggaran tersebut berperan menjadi motor penggerak perekonomian di seluruh Indonesia.
“(Dari) 1.200 triliun APBD artinya setiap bulan harusnya lebih kurang 80 triliun uang berputar di seluruh Indonesia dari APBD, belum lagi APBN, 80 triliun kali 4 bulan harusnya 340 triliun, sekarang baru 215 triliun berarti masih ada 100-an triliun yang terlambat,” tandasnya.
Berdasarkan data Kemendagri, 5 daerah dengan realisasi belanja terendah, yakni untuk provinsi di antaranya Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, dan Papua Barat. Kemudian untuk kabupaten, yakni Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, Tanah Laut, Wakatobi, dan Keerom. Sementara untuk kota, yaitu Lubuk Linggau, Sorong, Subulussalam, Surakarta, dan Tebing Tinggi. (Iqbal).
