Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan perencanaan pembangunan yang disusun mengakomodir kepentingan daerah dan nasional.
Secara khusus, Mendagri meminta jajaran sekretaris daerah (sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) baik di provinsi, kabupaten, dan kota untuk bekerja secara profesional dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan.
“Kita tahu bahwa kalau sudah berlaku kita membuat perencanaan, maka yang terjadi adalah money follow program. Jadi, kalau programnya sudah ditulis, dimasukkan dalam APBD maka uangnya disiapkan,” ujar Mendagri saat menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Mendagri menjelaskan, pentingnya menyusun perencanaan sejak awal yakni agar memastikan program dapat terlaksana dengan baik. Pasalnya, bila perencanaan tidak disusun dengan benar, program kerja justru akan mengalami kegagalan.
Pada forum itu, Mendagri meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk betul-betul mencermati setiap program yang disusun kepala daerah. Mereka didorong agar memastikan setiap program mampu menyelesaikan persoalan di daerah, serta mengakomodir program prioritas presiden dan wakil presiden.
“Dan untuk Bapak Presiden saya kira buku yang paling penting adalah Asta Cita,” tambahnya.
Dalam berbagai kesempatan rapat, jelas Mendagri, Presiden Prabowo Subianto kerap menyampaikan sejumlah arahan, salah satunya pentingnya membuka lapangan pekerjaan. Upaya tersebut diharapkan mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks itu, Pemda didorong untuk turut serta mewujudkan upaya tersebut dengan menghidupkan sektor swasta di wilayah masing-masing.
“Jadi semua provinsi, kabupaten, kota, ini tolong amati angka pertumbuhan ekonominya. Kalau pertumbuhan ekonominya rendah, ya harus dinaikkan. Nah kunci daripada untuk menaikkan itu adalah menghidupkan swasta,” jelas Mendagri.
Peran sektor swasta dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, hal tersebut juga akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga tidak bergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Mendagri menjelaskan, dalam menghidupkan peran swasta salah satu hal yang dapat dilakukan yakni memberikan kemudahan perizinan.
“Nah oleh karena itulah teman-teman kepala daerah, tolong betul untuk menaikkan pendapatan untuk swasta dihidupkan,” tandasnya. (Iqbal).
