Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengakselerasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pun akan melakukan evaluasi dan monitoring terkait realisasi APBD tersebut setiap minggunya.
“Kami akan melakukan evaluasi setiap minggu, dan mohon kepada Rekan-Rekan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dapat mengoordinasikan rakor realisasi belanja di tingkat provinsi masing-masing,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021, Senin (22/11/2021).
Mendagri menyampaikan, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, Rabu (17/11/2021)
Presiden Joko Widodo mendorong terjadinya percepatan realisasi APBN dan APBD melalui realisasi belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD.
Tak hanya itu, Presiden juga memberikan arahan agar APBN menjadi instrumen utama dalam menggerakkan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi, serta mengakselerasi daya saing, terutama daya saing ekspor dan investasi.
Langkah itu juga dilakukan untuk mewaspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia, termasuk potensi berlanjutnya pandemi yang berdampak pada perlambatan ekonomi dunia.
Dalam konteks itu, Mendagri menekankan realisasi belanja menjadi sangat penting. Selain sebagai kanal peredaran uang, hal itu juga untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga.
“Di samping itu juga belanja pemerintah menjadi tulang punggung untuk menstimulasi, mendorong swasta untuk bergerak di tengah situasi yang kemarin terkontraksi dan mungkin masih terus terkontraksi akibat pandemi Covid-19,” tuturnya.
Terkait hal itu, Mendagri meminta Pemda segera mempercepat realisasi belanjanya, terutama jelang akhir tahun yang hanya menyisakan waktu kurang lebih satu bulan.
Apalagi berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, masih ada 20 kota dan 20 kabupaten yang presentase belanjanya terkecil.
Bahkan, dari daerah-daerah tersebut ada yang realisasinya belum mencapai 50 persen. “Nanti kita akan secara spesifik melihat daerah-daerah setiap minggu, mulai minggu ini akan dilakukan evaluasi terus menerus sampai dengan akhir tahun tentang belanja-belanja ini,” tandasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menambahkan, akselerasi penyerapan belanja di daerah amat dibutuhkan untuk meningkatkan konsumsi di wilayah setempat.
Lewat percepatan penyerapan belanja, diharapkan perekonomian daerah ikut tumbuh. Dengan demikian, harapan berikutnya, pertumbuhan perekonomian nasional juga ikut terdampak.
Diketahui pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan III tumbuh 3,51 persen. Sementara itu, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi akhir Tahun 2021 sebesar 5 persen, diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mendorong percepatan realisasi belanja APBN dan APBD.
“Intinya kita ingin mendorong agar belanja di daerah itu dapat maksimal, sesuai target, dan kemudian SiLPA-nya minim, supaya tidak disimpan untuk menjadi SiLPA tahun depan,” tegas Mendagri. (gas).
Puspen Kemendagri
